Fakta-Fakta UU Cipta Kerja usai Disahkan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi menandatangani Undang-Undang / UU Cipta Kerja, Senin (2/11/2020). Naskah UU tersebut terdiri dari 1.187 halaman, demikian seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku terhitung sejak 2 November 2020.

Sebelum resmi menjadi UU, seperti diketahui gelombang protes dari masyarakat masih terus terjadi. Ribuan buruh yang tergabung dari 32 organisasi turun ke jalan menyuarakan aspirasi menolak disahkannya RUU Cipta Kerja.

Kini UU yang telah menuai gelombang protes tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui situs Kementerian Sekretariat Negara. Bahkan dapat diunduh melalui laman jdih.setneg.go.id, pada bagian produk hukum terbaru.

Meskipun telah diresmikan oleh presiden, kalangan masyarakat yang pro dan kontra masih saling bersinggungan.

Berikut fakta-fakta terkait respon kalangan masyarakat terkait UU Cipta Kerja yang dirangkum oleh Liputan6.com, Rabu (4/11/2020).

1. UU Cipta Kerja Sah, diapresiasi Asosiasi Ojol

Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, mengapresiasi penandatanganan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selamat atas telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja/Omnibus Law yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020," ungkap Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono dalam pesan tertulis kepada Liputan6.com, Selasa (3/11/2020).

Igun berharap, pengesahan UU Cipta Kerja ini dapat memberikan manfaat baik kepada seluruh kalangan. Khususnya kelompok pengemudi ojol yang pendapatannya naik-turun selama masa pandemi Covid-19 saat ini.

2. Disambut Baik oleh DPR RI

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyambut baik ditekennya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Senin (2/11) lalu.

Menurutnya, UU Cipta Kerja menjadi peluang bagi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk meningkatkan kinerja seluruh sektor perusahaan milik negara. Sehingga BUMN dapat menjadi lokomotif dan penggerak akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

"Peluang yang muncul dalam UU Cipta Kerja justru harus dimanfaatkan oleh BUMN sebagai investor dalam negeri, lokomotif dan penggerak perekonomian dan pemulihan ekonomi nasional. Karena yang bisa bekerja dengan cepat tanpa terlalu banyak hambatan di saat sulit adalah BUMN," kata dia dalam seminar bertema "Masa Depan Agen Pembangunan Pasca UU Cipta Kerja", Selasa (03/11).

Terlebih, ujar Riza, di tengah krisis akibat pandemi ini BUMN mampu berperan baik untuk menjaga kegiatan ekonomi dalam negeri tetap berlangsung. Salah satunya dengan meningkatkan anggaran belanja BUMN.

3. Buruh Resmi Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Sejumlah elemen buruh resmi mendaftarkan gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi Gani Nena (AGN).

"Pendaftaran gugatan JR (judicial review) UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI dan KSPSI AGN," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada Liputan6.com, Selasa (3/11/2020).

Said menyatakan, KSPI bersama buruh Indonesia secara tegas menolak dan meminta agar UU Cipta Kerja dibatalkan atau dicabut.

Menurut dia, isi UU Cipta Kerja merugikan para buruh. "Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: