Per 31 Oktober, Penyaluran Modal Usaha Kelautan Perikanan Capai Rp 601 Miliar

Pasar Ikan Modern Muara Baru Mulai Ditempati Pedagang — Pedagang menyortir ikan di Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Jakarta, Kamis (21/2). Pedagang mulai menempati PIM Muara Baru sejak 16 Februari 2019. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot penyaluran modal usaha dengan bunga ringan bagi masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Kepala BLU LPMUKP, Syarif Syahrial mengatakan, hingga 31 Oktober 2020, pihaknya telah menyalurkan pinjaman modal senilai Rp601 miliar.

Pinjaman modal itu diperuntukan untuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta pelaku usaha di wilayah pesisir.

"Selama 2020 itu penyaluran senilai Rp 601 miliar. Kalau proposal pengajuan yang masuk sudah lebih dari Rp2 triliun. (Pandemi) ini memang di luar ekspektasi tapi kami sedang menyiapkan strategi," kata Syarif saat rapat pimpinan, Rabu (4/11).

LPMUKP merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan kemudahan pendanaan, melalui penyediaan akses modal usaha dan fasilitas jaminan kredit untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Syarif mengakui, banyak kendala yang dihadapi BLU LPMUKP dalam menyalurkan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengelolaan dana bergulir dengan pendampingan ini. Salah satunya, minimnya personel. "Dari Itjen juga mengakui bahwa LPMUKP kekurangan staf untuk penyaluran," tegasnya.

Karena itu, tahun ini pihaknya akan melakukan open recruitment untuk staf dan hal itu sudah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar meminta jajaran BLU LPMUKP untuk terus bekerja keras dalam melakukan sosialisasi, analisis dan penyaluran modal serta pendampingan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

"Pelayanan dari BLU ini menurut saya sudah sangat baik. Tapi masih bisa ditingkatkan karena ini menyentuh langsung kepada kemajuan perkembangan ekonomi nelayan," kata Antam saat membuka rapim.

Yang tak kalah penting, menurut Sekjen KKP, adalah sinergi antar eselon 1 di KKP bersama pemerintah daerah. Dia mengakui, kepala daerah belum merespons memadai adanya fasilitas permodalan bagi masyarakat dengan bunga hanya 3 persen per tahun ini. "Saya jujur melihat kepala daerah sosialisasinya kurang. Mereka kurang tanggap," ujarnya.

Padahal, kata Antam, BLU LPMUKP merupakan representasi kehadiran pemerintah bagi masyarakat kelautan dan perikanan yang diharapkan bisa menjadi solusi atas keterbatasan akses permodalan.

"Kalau ke bank pasti ribet banget. Terus banyak pelaku usaha mikro itu takut malah ke bank. Untuk para pendamping saya berharap betul menyentuh para pelaku usaha mikro menengah untuk mengembangkan usaha. Tujuannya agar perekonomian kita berkembang terus," sambung Antam.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat 13 penasihat menteri dan 9 anggota komisi pemangku kkepentingan dan konsultasi publik. Apa alasannya?

2 dari 2 halaman

Kebijakan yang Merakyat

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan restocking 50.000 ekor ikan nilem ke Waduk GOR Jakabaring. (Foto: KKP)

Sebelumnya, saat memberikan arahan kepada pejabat eselon 2 di lingkup Setjen KKP, Menteri Edhy Prabowo meminta jajarannya untuk selalu menggulirkan kebijakan-kebijakan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat nelayan.

"Nelayan di sini termasuk pembudidaya, petambak garam, dan pelaku usaha di sektor kelautan perikanan. Dalam kondisi Covid-19 ini kita sudah diuji hampir sepuluh bulan. Dan kita bisa melalui itu," kata Menteri Edhy.

Sampai saat ini, lanjut dia, sektor kelautan dan perikanan sudah menyumbang pertumbuhan ekonomi. "Seandainya kita intervensi lagi dengan kekuatan yang satu arah, saya yakin ini bisa semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kita sekaligus menyumbangkan ke pertumbuhan ekonomi nasional," imbuh Edhy.

"Saya berharap komunikasi antar eselon ditingkatkan. Jangan ada lagi jarak, mau Dirjen mau petugas kebersihan sama. Karena kita adalah tim besar di rumah besar," tutupnya.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Datangi Gedung KKP, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Tolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut