OJK Siapkan 6 Inisiatif Strategi Kebijakan 2021

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat menggelar jumpa pers tutup tahun 2018 di Gedung OJK, Jakarta, Rabu (19/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan enam inisiatif strategis kebijakan di 2021. Inisiatif ini untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, enam inisiatif strategis tersebut dijabarkan saat membuka Rapat Kerja Strategis OJK 2021 yang dilakukan secara virtual di tengah kunjungannya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keenam inisiatif tersebut pertama arah Pengembangan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK). Kedua penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi. Ketiga Percepatan Digitalisasi serta Optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Inisatif keempat Perluasan Akses Keuangan Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kelima Penguatan ketahanan dan daya saing SJK. Keenam Pengembangan Sustainable Finance.

Enam inisiatif strategis 2021 ini akan menjadi acuan OJK dalam menjalankan berbagai kebijakan OJK 2021 yang antara lain fokus pada upaya mendorong SJK menjadi katalis percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Saya minta semua kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK betul-betul mampu menjadi obat yang mujarab’ bagi terciptanya sektor jasa keuangan yang stabil serta mampu mewujudkan kuantum leap dalam proses pemulihan ekonomi,” kata Wimboh dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (6/11/2020).

Selain itu, OJK juga akan mengarahkan kebijakannya untuk memperkuat industri jasa keuangan dengan melakukan desain ulang industri jasa keuangan serta penerapan konsolidasi yang tegas agar pelaku industri keuangan menjadi lebih kokoh dan memiliki daya saing tinggi, baik di industri perbankan, IKNB (Lembaga pembiayaan dan Asuransi) maupun Pasar Modal (Manajer Investasi dan Perusahaan Efek).

Digitalisasi di sektor jasa keuangan yang terintegrasi dengan sektor riil juga akan dipercepat untuk saling menguatkan dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu pula kebijakan untuk meminimalkan terjadinya regulatory arbitrage antar-sektor di industri jasa keuangan.

OJK juga akan terus meningkatkan kontribusi SJK dalam mendukung tercapainya SDGs melalui Sustainable Finance melalui produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan dan sosial.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Investasi abal-abal yang marak meskipun di tengah pandemi Corona tetap harus diwaspadai. Kepala Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing membeberkan, masyarakat bisa menerapkan prinsip 2L sebelum mulai berinvestasi.

2 dari 2 halaman

Perluas Akses Keuangan

Upaya memperluas akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat, pelaku usaha ultra mikro dan UMKM akan ditingkatkan secara masif. Berbagai inisiatif OJK dalam meningkatkan akses dan literasi keuangan akan terus didorong, seperti KUR Klaster, Bank Wakaf Mikro, Lakupandai, Jaring, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Bumdes Center, Perluasan dan Optimalisasi TPAKD serta inisiatif digitalisasinya, di antaranya Digitalisasi BWM, Digitalisasi BPR maupun UMKMMU dan KURBali.

Berbagai kebijakan OJK ke depan ini akan dituangkan dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan 2020-2024 yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini.

Rakerstra OJK 2021 kali ini mengundang Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menyampaikan berbagai perkembangan perekonomian di NTT dan mendiskusikan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi di NTT yang bisa didorong oleh sektor jasa keuangan.

OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
Otoritas Jasa Keuangan