Minyak dan Ikan Jadi Instrumen yang Bisa Keluarkan Indonesia dari Jurang Resesi

Sektor perikanan pun dinilai mampu memulihkan perekonomian nasional pasca resesi. Hal itu diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, yang optimis sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi solusi mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Untuk meyakinkan kita bahwa dalam menghadapi sulitnya kondisi saat ini imbas Covid-19, saya sangat optimis sektor kelautan dan perikanan menjadi solusi, baik itu lapangan pekerjaan maupun devisa negara," ungkapnya.

Optimisme ini berangkat dari tercerminnya permintaan hasil perikanan Indonesia yang tetap tinggi di pasar internasional. Terjadi peningkatan ekspor sebesar 6,9 persen pada semester I 2020, atau setara USD 2,4 miliar.

Sumber daya ikan di laut Indonesia juga sangat melimpah. Baik di sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Perikanan tangkap memiliki potensi mencapai 12,5 juta ton per tahun, dan lahan budidaya lebih dari 4,5 juta ha. Hanya saja, Edhy menganggap hasilnya saat ini belum optimal.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin, juga turut mencermati risiko terjadinya resesi. Oleh karenanya, ia meminta bantuan kepada pihak swasta untuk mau bergerak guna memulihkan perekonomian jika Indonesia benar-benar jatuh ke lubang resesi.

"Di mata kami memang setelah kita lihat struktur ekonomi Indonesia paling besar tetap kontribusinya ada di swasta. 70 persen lebih dari ekonomi Indonesia yang Rp 1.000 triliun ini merupakan kontribusi swasta. Sisanya 16 persen BUMN, sisanya lagi baru pemerintah," terangnya.

Secara porsi, ia menyebutkan, pemerintah telah mengeluarkan banyak effort melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun itu kontribusinya hanya sekitar 16-17 persen saja dari kementerian/lembaga, ditambah 5-6 persen untuk PEN.

"Sebagian besar tetap sangat bergantung ke temen-temen di swasta," sambung pria yang juga menjabat selaku Wakil Menteri BUMN I ini.

Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Fuad Nasar, menilai wakaf merupakan instrumen penting untuk menopang perekonomian Indonesia di tengah masa krisis akibat resesi.

"Pengembangan wakaf menjadi salah satu isu penting sebagai buffer penyangga ekonomi nasional kita yang sedang menghadapi resesi," kata Fuad.

Menurut dia, gerakan wakaf memperoleh momentum baru dengan terafirmasinya kebijakan pemberdayaan dana sosial keagamaan. Pemerintah juga telah memasukan pengembangan kelembagaan ekonomi umat dalam program prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Pemerintah melalui Kementerian Agama RI memiliki peran yang strategis sebagai regulator dan dinamisator pengelolaan (dana) wakaf sesuai perundang-undangan," ungkap Fuad.

Fuad menyatakan, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dengan dukungan instrumen wakaf haruslah ditempatkan dalam konteks memakmurkan bangsa. Sinergitas kebijakan lintas otoritas disebutnya harus memberikan kontribusi terhadap ekosistem wakaf, bahkan menjangkau seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah

"Beberapa tahun belakangan ini semakin disadari pentingnya memperkuat ekosistem dan sinergi pengembangan wakaf. Pengembangan tata kelola wakaf memerlukan ekosistem yang mengembangkan hubungan timbal balik para pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan," ucapnya.

"Sejalan dengan spirit penguatan ekosistem pemberdayaan wakaf, maka regulasi, tata kelola, struktur kelembagaan, literasi dan sebagainya harus lebih terkonsolidasi dan berkolaborasi lebih sinergis dengan lingkungan eksternal yang berkembang secara dinamis," seru dia.