Kementerian PUPR Susun Strategi Genjot Penggunaan Baja Ringan untuk Konstruksi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai provinsi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur ini adalah kesiapan industri hingga sumber daya material konstruksi.

Hal ini disampaikan Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto dalam sambutannya di Workshop Online dengan tema Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Baja Ringan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.

Workshop ini bertujuan untuk menyampaikan inovasi dan teknologi serta pentingnya memperhatikan standar keamanan, kesehatan, keselamatan serta keberlanjutan melalui penggunaan bahan atau material yang memenuhi standar mutu yang telah mendapatkan standarisasi sertifikat SNI.

Selain itu, acara ini juga digelar untuk menjamin kolaborasi antara industri atau produsen material dalam negeri dengan kementerian PUPR dalam rangka membangun dan mewujudkan pembinaan dan pengelolaan material konstruksi.

“Untuk itu industri konstruksi nasional tidak hanya dituntut sigap dalam kuantitas, namun juga kualitas. Dengan memperhatikan jaminan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Di samping itu industri rantai pasok sumber daya konstruksi nasional juga harus meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri sehingga tidak tergerus dengan keberadaan produk-produk impor,” urainya dikutip Selasa (10/11/2020).

Ia menambahkan, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun juga menurunkan konsumsi dan utilitas industri baja konstruksi dan baja ringan konstruksi. Data IISA menunjukkan penurunan demand baja global hingga lebih dari 50 persen. Lanjut di tingkat nasional, pandemi memberi dampak penurunan produksi hingga mencapai 50 persen hingga menyebabkan utilisasi berada di kisaran 20 sampai 50 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud menambahkan, saat ini Kementerian PUPR telah menyusun strategi untuk meningkatkan penggunaan baja ringan ini.

Strategi itu di antaranya adalah dengan mendorong pemberlakukan SNI Wajib terhadap SNI 8399-2017 Rangka Baja Ringan dan mendorong diterbitkannya SNI untuk produk baja ringan lainnya, pengumpulan data produksi riil dan suplai baja ringan konstruksi tiap provinsi.

Sekjen Gapensi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua umum Kadin, H.Andi Rukman N. Karumpa, S.E. pun mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pelaku usaha dan pemerintah dalam meningkatkan industri baja ringan nasional.

Menurutnya masih sangat banyak peluang yang harus dikembangkan. Apalagi saat ini inovasi-inovasi pun sudah banyak dilakukan. Dan yang paling penting, upaya meningkatkan permintaan baja ringan nasional ini juga sudah sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo tentang bagaimana meningkatkan produksi dalam negeri serta pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi.

Namun demikian ia mengingatkan, masih ada beberapa kendala regulasi yang sedikit menghambat akselerasi industri baja ringan dalam pembangunan. Salah satunya adalah adanya peraturan menteri yang masih mewajibkan penggunaan tulangan beton untuk pembangunan rumah sederhana sehat.

“Bahwa memang ada sedikit kendala di Permen 403 tahun 2002. Pedoman teknis tentang pembangunan rumah sederhana sehat. Yang dikeluarkan menteri permukiman dan prasarana wilayah yang di dalam Permen itu dikatakan mengharuskan mempergunakan rangka tulangan beton. Itu direlaksasi agar bisa menggunakan baja ringan,” ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: