Anggaran Infrastruktur di 2021 Naik Tajam, Sri Mulyani Buka Suara

Bersama KPK, 3 Menteri Diskusi Bareng Lawan Korupsi — Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam acara ‘KPK Mendengar’ di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). KPK menggelar peringatan Hakordia 2019 dengan tema “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jokowi-Maruf mengalokasikan anggaran infrastruktur di 2021 mencapai sebesar Rp413,8 triliun. Anggaran tersebut melonjak tajam mencapai 47,2 persen dari total alokasi pada tahun ini yang hanya sebesar Rp281,1 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan anggaran tersebut terjadi dikarenakan pemerintah ingin mengejar beberapa proyek yang sempat tertunda di tahun ini. Belum lagi, pemeritah juga akan menambah proyek-proyek baru di 2021.

"Sehingga kelihatan di tahun 2021 terjadi kenaikan hingga 47 persen sendiri menjadi Rp413,8 triliun. Itu untuk menampung banyak sekali luncuran yaitu yang tertunda tahun ini," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11).

Bendahara Negara itu berharap, kenaikan anggaran pada infrastruktur di tahun depan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi. Juga diharapkan untuk meningkatkan pemerataan kemajuan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Inedonsia.

"Bidang-bidangnya dari mulai jalan, tanah konektivitas jembatan, bandara, kereta api, air dan untuk energi termasuk yang tadi ICT," tandas dia.

Sebelumnya, Ekonom Senior, Faisal Basri menyoroti struktur pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di 2021 yang mencapai sebesar Rp414 triliun. Anggaran tersebut melonjak tajam dari yang dialokasikan pada tahun ini yang hanya sebesar Rp281,1 triliun.

"Nah kemudian kita lihat nih tahun depan masih susah-susah ini yang naik yang paling kenceng adalah pembangunan infrastruktur. Alokasi infrastruktur tertinggi sepanjang sejarah di tengah covid luar biasa," kata dia dalam diskusi, di Jakarta, Kamis (3/9).

Dia menduga alokasi pembangunan infrastruktur tersebut menjadi fokus penting pemerintah, dibandingkan dengan alokasi kesehatan. Di mana sektor kesehatan sendiri pada 2021 mendatang turun.

"Jadi lebih penting menyelamatkan proyek-proyek infrastruktur ketimbang menyelamatkan nyawa manusia dengan memvaksin kan secara gratis. Ini negara apa ini? Kalau di negara lain pemerintahannya sudah jatuh ini kalau begini caranya," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penanganan pandemi Covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan. Seperti jalan-jalan tol yang telah dibangun, pada masa pandemi ini menjadi jalur cepat untuk menyuplai kebutuhan masyarakat dan logistik kesehatan.

2 dari 2 halaman

Realisasi Belanja Anggaran Infrastruktur Kementerian PUPR Capai 68 Persen

Melihat Progres Pembangunan LRT yang Mundur Hingga Juni 2022 — Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/8/2020). PT Adhi Karya akan memprioritaskan pengerjaan proyek infrastruktur berlabel proyek strategis nasional (PSN) di tengah pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur. Seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata.

Kemudian, pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan daya saing, sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan dan tumbuh pada masa pandemi Covid-19 ini.

Tercatat hingga 1 November 2020, dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 87,76 triliun telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp 59,47 triliun atau 68 persen.

"Pada masa pandemi Covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor. Sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (4/11/2020).

Total anggaran tahun 2020 sebesar Rp 87,76 triliun terdiri dari program reguler sebesar Rp 75,44 triliun, dan program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp 12,32 triliun. Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Khusus untuk program PKT dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang, hingga awal November 2020 realisasinya telah mencapai Rp 10,80 triliun atau sebesar 87,7 persen. Dengan jumlah tenaga kerja yang telah terserap sebanyak 630.990 orang atau sekitar 98,7 persen.

Dari total sebanyak 16 program PKT, secara keseluruhan 11 program telah mendekati tuntas. Meliputi: Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah & Air Baku, OP Irigasi dan Rawa, Tugas Pembantuan OP Irigasi dan Rawa, Revitalisasi Drainase Jalan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

November 2024, APBN KiTa Defisit 1,81 Persen

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
infrastruktur
anggaran infrastruktur