Indonesia Resesi, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah

Hendrawan menyebut, saat ini ada 9,6 persen masyarakat di bawah garis kemiskinan, yang kalau dipecah lagi ada 3,6 persen di antaranya berada titik kemiskinan ekstrim dengan pendapatan per kapita di bawah 1,9 $AS/hari.

Pertimbangan inilah yang membuat DPR setuju dengan semua rencana Pemerintah, dan tidak berdebat lagi termasuk terhadap APBN Perubahan yang ditetapkan melalui Perpres 72/2020.

“Memang kami jadi menuruti apa yang dimaui Pemerintah karena kondisi, dan juga karena permintaan presiden. Kalau kondisi normal, tidak mungkin,” tegasnya.

“Kalau tidak ada kondisi itu, pasti kami menolak karena di sana untuk sementara politik anggaran yang merupakan peran penting DPR diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah. Kami jadi seperti memberi Sri Mulyani (Menteri Keuangan--Red) cek kosong, sehingga dalam waktu pendek utang melejit luar biasa,” sambungnya lagi.

Sebagai syarat atas persetujuan tersebut, lanjut Hendrawan, DPR juga sudah meminta kepada Pemerintah agar mengeksekusi program-program yang sudah disetujui dengan baik.

Namun kenyataannya, sampai minggu pertama November ini, realisasi anggaran baru terlaksana 55 persen, padahal waktu yang tersisa tinggal 1,5 bulan sampai akhir tahun anggaran 2020.

Senada dengan suara DPR, akademisi juga memberi saran kepada Pemerintah untuk mengambil peran lebih besar, guna menjaga agar konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Jelang terakhir 2020 ini, menurut Rektor Unika Atmajaya Agustinus Prasetyantoko, jika ada pos-pos belanja yang tidak maksimal, mestinya dialihkan ke pos yang memiliki kebutuhan lebih tinggi. Misalnya dialihkan ke pos bantuan sosial bilamana bujet di pos ini sudah habis.

“Tindakan seperti ini akan sangat membantu menaikkan permintaan masyarakat menengah ke bawah agar konsumsi mereka tetap terjaga,” ujarnya.

Sebaliknya kepada masyarakat, ia berharap kendati isu utama tetap mengenai masalah kesehatan, namun belanja konsumsi juga harus mulai dilakukan. Untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, tegasnya, mau tak mau hal ini harus distimulasi pemerintah melalui bantuan sosial.

Sementara untuk masyarakat menengah ke atas, ia berharap mereka mulai berani belanja di sektor leasure. Hal ini sudah mulai bisa dilakukan karena menurutnya ekonomi Indonesia mulai menunjukkan pemulihan yang ditunjukkan dari angka kontraksi ekonomi yang mulai mengecil, dibandingkan kuartal kedua kemarin.

Sejumlah indikator ekonomi juga sudah memperlihatkan perbaikan seperti belanja pemerintah yang terlihat positif. Dan di balik kesulitan ini, Prasetyantoko melihat ada momentum bagus bagi Pemerintah untuk menjadikan digital ekonomi sebagai backbone perbaikan. Misalnya melakukan penyaluran bantuan social melalui teknologi finansial (fintech).

“Memang sudah ada, tapi belum intensif. Kalau sektor ini dimanfaatkan, akan menjadi fase baru ekonomi kita,” pungkasnya.