OJK Jamin Tabungan Winda Earl Rp 20 M di Maybank Kembali, Asal Tak Bersalah

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) buka suara soal raibnya uang milik atlet eSport Winda Lunardi atau Winda Earl senilai Rp 20 miliar di Maybank Indonesia.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, hal ini sangat merugikan Winda karena hak-hak keperdataan Winda sebagai nasabah Maybank belum jelas juntrungannya, apakah dana miliknya tersebut bisa dikembalikan atau tidak.

"Beberapa catatan dalam kasus tersebut adalah, bahwa ini preseden yang sangat buruk, dan dapat merusak kepercayaan masyarakat pada bank, yang dalam bisnisnya berbasis trust, kepercayaan," kata Tulus saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (11/11/2020).

Tulus mempertanyakan, jika kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sudah rusak, maka tidak perlu lagi mereka menyimpan uangnya di bank.

"Untuk apa menyimpan uang di bank jika ternyata tidak aman? Dan kasus seperti ini bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali terjadi, walau dengan karakter kasus yang berbeda," katanya.

YLKI juga menyoroti efektivitas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sektor perbankan. Menurutnya, kejadian seperti ini menunjukkan pengawasan OJK terhadap industri keuangan tidak efektif, lemah, bahkan gagal. "Oleh karena itu perlu dievaluasi," lanjutnya.

YLKI juga menyorot manajemen Maybank yang ditengarai gagal dalam pengawasan kinerja dan performa terhadap pejabat di bawahnya.

Oleh karenanya, YLKI meminta agar OJK secepatnya melakukan mediasi untuk kasus tersebut. Mediasi dilakukan paralel dengan aspek pidana yang ditangani Polri.

"Mediasi sangat diperlukan untuk menjamin dan memastikan hak hak keperdataan konsumen sebagai nasabah Maybank. Konsumen berhak mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut dan adil, sebagaimana dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen, dan UU sektoral lainnya. OJK seharusnya gercep (gerak cepat), untuk menyelesaikan kasus ini," katanya.

YLKI juga meminta agar Polri memercepat proses penyidikan, guna membongkar kasus tersebut, sehingga jelas duduk persoalannya dan pihak mana yang harus bertanggungjawab, termasuk tanggung jawab korporasi Maybank pada nasabahnya.

"YLKI meminta kasus ini tidak dilokalisir sebagai kasus individual (oknum) perbankan belaka. Hal ini harus dilihat sebagai kasus yang sistemik dan komprehensif, terkait masih rentannya keandalan perlindungan sistem perbankan di Indonesia, untuk melindungi konsumen sebagai nasabah bank," tandasnya.