Sinergi PLN ,KPK dan BPN Amankan 1.419 Aset Tanah di Sulteng dan Maluku Utara

PLN Tunda Proyek Listrik Demi Penyelamatan Operasional — Pekerja memperbaiki kabel listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 3 Lontar, di Kabupaten Tangerang, Rabu (29/4/2020). PLN (Persero) memutuskan untuk menunda sejumlah proyek listrik khususnya yang belum memiliki pendanaan demi penyelamatan operasional. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bersinergi untuk memperkekat pengamanan aset yang dimiliki Perseroan. Sinergi 3 lembaga tersebut terwujud dalam penerbitan 1.419 sertifikat tanah di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Maluku Utara (Malut) demi menjaga keandalan infrastruktur ketenagalistrikan.

Secara simbolis, sertifikat tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra kepada Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo serta disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Gubernur Sultra Ali Mazi dan Sekretaris Kementrian BUMN Susyanto. Penyerahan tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di Sultra yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Kamis (12/11/2020).

KPK mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

"Kami menyampaikan apresiasi dan pengharagaan temasuk kepada PLN yang telah bersinergi dan berkolaborasi, sebagai upaya meningkatkan capaian penyelamatan aset dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, serta menutup celah korupsi untuk mendukung tujuan nasional yang ada pada pembukaan UUD 1945," tutur Pimpinan KPK Alexander Marwata dalam keterangan pers, Kamis (12/11/2020).

Di Sultra, secara akumulatif hingga November 2020, total penyelamatan aset milik negara dari sinergitas ini mencapai 1.194 sertifikat dari 2.754 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN.

Dengan adanya sertifikat, akan menghadirkan kepastian hukum serta memberikan keamanan bagi aset negara. Selain itu, adanya sertifikat membuat aset bisa dikendalikan dan menghindari penyalahgunaan aset.

Ali Mazi menyatakan, permasalahan aset yang terjadi di daerah Sultra banyak yang tidak sesuai dengan perundangan. Menurutnya, perhatian khusus seperti yang diberikan oleh PLN, BPN serta KPK dapat dijadikan contoh yang baik.

"Harapannya, penyelesaian permasalahan aset dapat dipercepat. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah berkonstribusi dalam memaksimalkan penyelesaian permasalahan yang ada sesuai ketentuan yang berlaku kepada masyarakat," tutur Ali Mazi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT PLN mulai menginvestigasi kebakaran yang terjadi pada gardu induk Gambir Baru. Kebakaran ini membuat listrik di sejumlah wilayah di Jakpus padam.

2 dari 3 halaman

Komitmen

Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, menyampaikan kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset tanah dan properti milik negara yang dipercayakan kepada PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

"PLN memiliki kurang lebih 93 ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN," terang Darmawan.

Menurutnya, dari acara Rakor Tata Kelola Aset yang sudah dilaksanakan di 8 provinsi dan dari laporan seluruh Unit Induk PLN di seluruh provinsi, PLN telah memperoleh 9.517 sertifikat tanah termasuk 1.194 sertifikat baru yang diterima di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Melalui penyerahan sertifikat tanah ini, tanah PLN yang bersertifikat di Provinsi Sulawesi Tenggara pada 31 Desember 2019 hanya sebesar 20 persen saat ini sukses ditingkatkan menjadi 80 persen. Total nilai aset melalui penyerahan sertifikat ini adalah senilai Rp 64 miliar dengan luas mencapai 305.621 meter persegi.

"Insya Allah, rapat koordinasi seperti ini akan terus digulirkan hingga mencapai seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia," pungkas Darmawan.

3 dari 3 halaman

Rp 1.600 Triliun

Menurutnya, dengan total aset lebih kurang 1.600 triliun, yang sebagian merupakan aset-aset berupa tanah dan lahan operasi PLN, tentu itu merupakan pekerjaan besar dan tantangannya sungguh tidak mudah. Tetapi ketika program ini berlanjut, dan dukungan dari ATR/BPN dan KPK tidak surut, justru makin kuat, kami yakin dan optimis bahwa pekerjaan besar ini akan selesai.

Darmawan berterima kasih atas dukungan jajaran KPK-RI dan Kementerian ATR/BPN RI. Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN, dan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN namun juga untuk kepentingan umum, mengingat aset milik negara tersebut diperuntukkan bagi infrastruktur ketenagalistrikan, demi menghadirkan terang di seluruh negeri.

Pada waktu yang bersamaan di Ternate, PLN juga memperoleh 225 sertifikat dengan luas mencapai 152.000 meter persegi yang tersebar di Provinsi Maluku Utara.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (depan) dan Sekretaris Daerah Kota Indra Pomi Nasution (topi putih) saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

bpn
Organisasi
BPN adalah Badan Pertanahan Nasional.
Lihat Selengkapnya
bpn
PLN
Perusahaan
PLN merupakan perusahaan listrik milik negara.
Lihat Selengkapnya
PLN
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK