Rencana Penghapusan BBM Premium di 2021 Belum Final

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno mengusulkan agar Pemerintah tidak menghapus BBM jenis Premium secara keseluruhan. Melainkan, dialokasikan untuk daerah yang terdepan, terpencil, tertinggal (3T).

“Dari pandangan YLKI ini bukan dihapus secara keseluruhan tetapi alokasinya yang di data, artinya premium dapat dialokasikan pada wilayah-wilayah area remote, jadi yang di daerah perbatasan, pedalaman, dan pinggiran semacam itu,” kata Agus kepada Liputan6.com, Rabu (18/11/2020).

Kata Agus, hal itu bertujuan agar masyarakat di 3T bisa menikmati subsidi bahan bakar minyak. Sehingga jika jenis BBM Premium ditiadakan di perkotaan itu sudah sesuai lantaran di perkotaan banyak kendaraan yang menggunakan RON lebih tinggi.

“Kemudian kalau dihapus di perkotaan ini bisa dipahami karena selain dari sisi lingkungan tentu saja penggunaan bahan bakar yang rendah ini tidak sesuai dengan kondisi kendaraan saat ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan secara internasional sekarang ini di negara maju sudah menggunakan RON yang lebih tinggi, sementara hanya di Indonesia yang masih menggunakan RON yang rendah semacam premium.

Sedangkan di negara Eropa sudah mencapai RON 92, sehingga ini menjadi catatan dari segi keamanan lingkungan. Apalagi kendaraan yang ada saat ini sebetulnya menggunakan RON yang lebih tinggi.

“Inilah seharusnya masyarakat memahami bahwa menggunakan premium bukan pilihan yang baik  untuk kendaraan pribadinya,” katanya.

Demikian Agus menegaskan kembali, menurut pandangan YLKI BBM premium distribusinya bisa dialihkan saja ke daerah 3T seperti laut atau pantai, bahkan pertambangan. Sehingga para nelayan dan penambang bisa menggunakan premium.

“Kalau di perkotaan bisa saja (Premium tetap digunakan) tapi akan rumit penerapannya karena kalau premium hanya dijual kepada angkutan, nanti akan lebih susah mengaturnya di lapangan, YLKI lebih condong premiumnya dialihkan untuk di daerah 3T,” pungkasnya.