Mendag Klaim Harga Barang di 50 Daerah Turun Berkat Tol Laut

Mendag Agus Suparmanto Sambangi EMTEK Group — Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyambangi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) dan Indosiar Grup di SCTV Tower Jakarta, Rabu (12/8/2020). Dalam pertemuan Kemendag berharap peran media dan grup besar menyampaikan berita positif kepada publik selama pandemi Covid-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto terus mengajak pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk semakin berperan dalam memaksimalkan pemanfaatan tol laut melalui program gerai maritim.

Menurut laporannya, pada 2020 ini terdapat 67 daerah yang dilalui tol laut dan gerai maritim. Depo maritim turut dibangun di 14 kabupaten, khususnya yang berlokasi di daerah terpencil, terluas, dan perbatasan.

"Pada hal ini banyak daerah yang merasakan manfaat. Sesuai pantauan kami, alhamdulillah ada 50 daerah yang menyatakan adanya penurunan harga barang setelah dilalui program tersebut," ujar Mendag Agus dalam sesi teleconference, Rabu (18/11/2020).

Mendag Agus menjelaskan, gerai maritim merupakan kegiatan mendistribusikan barang, terutama bahan pokok dari sentra produksi di pulau-pulau besar ke daerah terpencil, terluar dan perbatasan.

"Tujuan utamanya untuk mengurangi disparitas harga. Program ini merupakan bagian dari tol laut, dimana pemerintah memberi subsidi biaya port to port rata-rata 40-50 persen dari biaya freight per kontainer," terangnya.

Program gerai maritim ini dicanangkan pasca pemerintah melakukan identifikasi soal koofisien harga barang kebutuhan pokok antar wilayah. Dia menyebutkan, sebanyak 10 komoditas pangan dalam 5 tahun terakhir masih ada yang mengalami disparitas harga cukup tinggi.

"Dengan kata lain, tidak semua barang konsumsi di Indonesia menikmati ketersediaan pangan dengan pasokan yang cukup dan harga terjangkau," kata Mendag Agus.

Dia memaparkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan disparitas harga bahan pokok cukup tinggi. Seperti bencana alam, sentra produksi dan distribusi yang tidak merata, serta bervariasinya biaya logistik di daerah.

"Pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menyikapi ini. Kami akan selalu berikhtiar lewat berbagai kebijakan unyuk meningkatkan distribusi dan mengurangi biaya logistik di daerah di seluruh indonesia. Terkait hal tersebut, langkah yang kami highlight adalah program gerai maritim," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Berkat Tol Laut, Biaya Logistik Jadi Lebih Murah ke Pulau Sabu

2 dari 2 halaman

Tol Laut Mampu Turunkan Biaya Logistik hingga 25 Persen

Salah satu program Pemerintah untuk menjamin keberlangsungan logistik di tengah masa pandemi Covid-19 adalah dengan mengoptimalkan program Tol Laut. (DOk Kemenhub)

Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara atau KCN Widodo Setiadi menilai program tol laut yang dijalankan pemerintah bisa menurunkan biaya logistik hingga 25 persen.

Alasannya, lanjut Widodo, selama ini banyak orang mengandalkan angkutan darat untuk logisitik. Padahal jelas dia, angkutan darat mulai dari infrastruktur hingga muatan sangat terbatas.

Sehingga, angkutan laut untuk sebut dia bisa menjadi pilihan alternatif, terlebih lagi negara Indonesia kebanyakan kepulauan.

"Contoh kalau truk itu sebesar-besarnya berapa ton paling 45 ton itu pun jalannya rusak. Jadi potensi yang terbesar itu dari laut, laut pakai kapal mau ukuran berapa 10.000 ton, 3.000 ton, bahkan 50 ribu ton, atau super tanker minyak 300 ribu ton. Selama infrastrukturnya memadai, kalau engga kapal juga engga bisa sandar," ujar Widodo saat dihubungi, Jumat (2/10/2020).

Menurut Widodo, adanya tol laut juga momentum memperbaiki infrastruktur dan menghadirkan investasi. Dengan adanya tol laut, mau tak mau pelabuhan di daerah pelosok dikembangkan sehingga bisa menyandarkan kapal yang bermuatan besar.

Selain itu, tutur dia, dengan biaya logistik yang murah bakal membuat investor tertarik berinvestasi di Indonesia.

"Apalagi ada pandemi covid, kalau bicara ekonomi logistiknya harus jalan, Engga mungkin jalan kalau engga ada infrastrukturnya. Dan engga mungkin swasta bangun harus pemerintah dulu, baru turunannya pengusaha, BUMN, swasta," urai dia.

Dalam hal ini, Widodo menambahkan, KCN juga mengambil peran dalam program tol laut ini. Sebab, dengan adanya dermaga yang dikelola KCN, proses bongkar muatan barang curah bisa dikerjakan oleh KCN.

"Kalau dari Kemenhub, tugasnya KCN kan mendukung pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok itu kan internasional itu tak boleh dua jenis barang untuk kegiatan. Contoh Tanjung priok dikhususkan barang kontainer tak boleh barang curah, nah barang curahnya di KCN," tukas dia.

Diketahui, KCN sedang melakukan pembangunan dermaga atau Pier 2 dan Pier 3 Pelabuhan Marunda. Jika Pier 1, 2, dan 3 rampung dibangun, maka KCN bisa melakukan dwelling time di Tanjung Priok dari 6 hari menjadi 2,8 hari. Secara tahunan, pelabuhan yang dikelola KCN, bisa menampung kapasitas kapal dan aktivitasnya sebesar 35 juta ton sampai 40 juta ton.