Kepala BKPM: Dampak Pembangunan Infrastruktur, Investasi Luar Jawa Meroket

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, selama ini Indonesia hanya unggul dari sisi market size saja, sementara dari sisi daya saing sektor perpajakan masih ketinggalan dari negara lain. Sehingga, Indonesia harus melakukan transformasi melalui omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan daya saing sektor perpajakan nasional.

"Kami membuat omnibus law (UU Cipta Kerja) perpajakan karena ini (soal pajak) sangat menentukan daya tarik (bagi investor) untuk menanamkan modal, tak hanya untuk orang asing saja, tapi juga orang Indonesia (yang ingin berinvestasi), tuturnya dalam webinar bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan", Kamis (19/11).

Bendahara negara ini mengatakan, kepastian perpajakan sangat penting bagi dunia usaha agar bisa menciptakan playing field yang semakin baik. Alhasil Pemerintah terus mematangkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) UU Cipta Kerja sektor Perpajakan terdiri dari 8 (delapan) pasal.

"Latar belakang hal itu disinergikan ke dalam UU Cipta Kerja agar memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian global supaya dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, dan mendorong kemudahan berusaha," paparnya.

Apalagi, regulasi perpajakan dalam UU kontroversial itu dinilai sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Antara lain meningkatkan kepatuhan sukarela, memberikan kepastian hukum dan keadilan iklim berusaha. Kemudian, juga dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, mendukung Ease of Doing Business (EoDB), dan memperkuat penyelarasan kebijakan pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka telah disusun RPP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"UU Cipta Kerja adalah upaya nyata dari berbagai diagnosa yang ada di Indonesia. Yaitu perlu langkah fundamental dan struktural agar bisa maju, sejahtera, dengan pendapatan yang makin adil," tuturnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com