Pemerintah Dorong Penguatan Inklusi Keuangan Generasi Milenial

Pertumbuhan Layanan Digital Bank Meningkat di Masa Pandemi COVID-19 — Nasabah memanfaatkan layanan digital bank melalui layanan Mandiri Syariah Mobile di Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mandiri Syariah juga mengoptimalkan metode pembayaran digital tanpa uang tunai sebagai upaya untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di Era New Normal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berkomitmen mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui penguatan inklusi keuangan pemuda dan peningkatan kualitas sinergi pemerintah daerah.

Pada momentum Hari jadi Kota Tangerang Selatan, masyarakat utamanya pemuda dan perempuan didorong agar memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Inklusi keuangan bukan hanya sekedar menabung di lembaga keuangan bank maupun nonbank. Tapi lebih jauh dari itu, inklusi keuangan dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat. Karena dengan inklusi keuangan masyarakat dapat meningkatkan penghasilannya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir seperti dikutip, Rabu (25/11/2020).

Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyusun pelayanan kepemudaan melalui Strategi Keuangan Inklusif pada tahun 2019. Hal ini menjadi dasar kerja sama dalam pelayanan kepemudaan dan mendorong keuangan inklusif untuk segmen pemuda di Indonesia, terutama dalam hal peningkatan akses dan penggunaan produk dan layanan keuangan bagi pemuda.

Salah satu pencapaian dari program pemuda/pelajar tersebut adalah total kepemilikan Simpanan Pelajar (SimPel) yang mencapai 46,07 persen atau 33,92 juta rekening dari total santri/pelajar pada triwulan II tahun 2020.

Untuk memperkuat inklusi keuangan kaum perempuan, maka disusun dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) segmen perempuan yang diterbitkan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) pada Juni 2020.

Dokumen ini bertujuan memperkenalkan area prioritas utama dan rencana aksi untuk mempromosikan akses terhadap keuangan bagi perempuan Indonesia.

Iskandar yang juga selaku Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mengimbau agar seluruh anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Tangerang Selatan, khususnya pemuda dan kaum perempuan untuk aktif meningkatkan pemahamannya terhadap produk/jasa layanan keuangan formal. Termasuk layanan keuangan digital.

Pasalnya menurut hasil survey, lanjut Iskandar, seseorang menjadi miskin salah satunya disebabkan karena tidak punya akses terhadap pembiayaan.

“Maka Pemerintah hadir menyediakan pembiayaan untuk masyarakat yang tidak mampu dan ingin berusaha. Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya mengedukasi masyarakat terutama dalam mengakses pembiayaan.” imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tidak terlalu khawatir terjadinya kenaikan kredit bermasalah (Nett Performing Loan/NPL) pada perbankan nasional. Adapun kredit macet bank pada kuartal I 2016 meningkat 0,1 persen menjadi 2,8 persen dibandingkan pe...

2 dari 2 halaman

Edukasi

Persiapan Uang Tunai Bi — Petugas melakukan pengepakan lembaran uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (21/12). Bank Indonesia (BI) mempersiapkan Rp 193,9 triliun untuk memenuhi permintaan uang masyarakat jelang periode Natal dan Tahun Baru. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sinergi Program Inklusi Keuangan Bagi Pemuda dan Perempuan di Kota Tangerang Selatan tidak bersifat seremonial semata. Dalam kegiatan ini, anggota DMI Kota Tangerang Selatan berkesempatan belajar dan meningkatkan skala usaha yang dikelolanya dengan pengetahuan tentang akses permodalan dan perbankan syariah.

Selain itu, terdapat pula edukasi terkait pengembangan hidroponik berbasis pesantren, program keagenan Unit Usaha Syariah PT Pegadaian (Persero), pengemasan produk UMKM dan sebagainya.

Sebagai informasi, capaian indeks inklusi keuangan melalui kepemilikan rekening antara laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan selisih kesenjangan yang signifikan.

Namun indeks inklusi keuangan Indonesia masih di angka 76,2 persen, angka tersebut masih di bawah negara emerging market seperti Cina dan India yang sudah mencapai 80 persen. Serta negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand masing-masing 85 persen dan 82 persen.