9,7 Juta Usaha Mikro Terima Banpres Produktif Senilai Rp 23,4 triliun

Target Penyaluran Banpres Produktif untuk UMKM — Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Jakarta, Rabu (30/9/2020). Kemenkop UKM menyatakan realisasi penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif untuk UMKM senilai 2,4 juta/UKM hingga 21 September 2020 mencapai 5.909.647 usaha mikro atau sekitar 64,50 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Usaha Mikro sudah tersalurkan kepada 9,7 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah terserap Rp23,4 triliun (81,19 persen).

Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro diberikan sebesar Rp2,4 juta untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat. Hingga akhir tahun 2020 pemerintah masih membuka kesempatan kepada 3 juta pelaku usaha untuk mendapatkan Banpres Produktif Usaha Mikro.

Program itu diluncurkan oleh pemerintah agar bagi para pelaku usaha mikro tetap bertahan menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

“Bagi UMKM yang sudah bankable dapat mengakses kredit perbankan, maupun lembaga pembiayaan lainnya,” kata Teten dalam Webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dengan tema "Menangkap Momen Penguatan UMKM dan Koperasi Pasca Pandemi", Rabu (25/11/2020).

Teten mengatakan sesuai hasil rapid survey Asian Development Bank (ADB) menunjukkan kebijakan yang paling dibutuhkan usaha mikro di masa pandemi Covid-19 ini adalah pinjaman tanpa bunga dan agunan yaitu sebanyak 91,8 persen usaha mikro, serta 89,5 persen UMKM membutuhkan bantuan hibah.

“Bagi pelaku usaha mikro seperti petani, nelayan, atau petambak yang belum mengakses pembiayaan perbankan dapat mengakses,” kata Teten.

Sedangkan bagi pelaku usaha yang sudah ber-Koperasi diminta dapat mengakses perkuatan modal kerja Koperasi melalui LPDB-KUMKM. Pemerintah menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui LPDB-KUMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun.

“Kami telah menyalurkan 100 persen dengan 63 Koperasi penerima (101.011 UMKM). Saat ini LPDB-KUMKM mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp292 miliar diperuntukan bagi Koperasi untuk menyerap produk petani/nelayan,” papar Teten.

Untuk diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 (Q3) minus 3,49 persen. Meski angka ini menunjukkan terjadinya pertumbuhan positif sejak kuartal 2 (dari sebelumnya minus 5,32 persen).

Adapun angka jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen.

“Oleh karena itu, UMKM dan kewirausahaan menjadi sangat vital posisinya dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, kita juga dihadapkan dengan Rasio Kewirausahaan rendah berkisar 3,47 persen,” ujarnya.

Upaya untuk meningkatkan rasio kewirausahaan salah satunya menurut Teten dapat dilakukan melalui jalur perguruan tinggi yakni dengan memasukkan kewirausahaan ke dalam semua kurikulum bidang studi, mendirikan inkubator wirausaha, dan mengadakan event kewirausahaan bagi mahasiswa.

“Adapun Program Studi Magister Manajemen Keuangan FEB Unpad juga dapat mendukung penguatan KUMKM khususnya dengan memberikan masukan yang konstruktif berkenaan model dan skema pembiayaan UMKM yang lebih efektif ke depannya,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di masa pandemi Covid-19 yang masih belum pasti kapan berakhir, para pelaku usaha dituntut untuk memutar otak dalam menjalankan bisnisnya, agar mampu terus bertahan. Hal ini juga berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2 dari 2 halaman

Kemenkop UKM Sudah Salurkan Banpres Produktif Rp 214 Miliar ke Kalimantan Timur

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kalimantan Timur, realisasi Banpres PUM di Kalimantan Timur per 10 Oktober 2020 sudah menyasar kepada 89.248 pelaku usaha mikro dengan nilai Rp 214 miliar.

Kementerian Koperasi dan UKM menyebut Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai daerah yang agresif melakukan pencairan Banpres produktif usaha mikro.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengatakan, Banpres Produktif Usaha Mikro merupakan salah satu program PEN yang memiliki respons positif dari masyarakat. Maka dari itu, dia mengingatkan agar Banpres Produktif Usaha Mikro tepat sasaran dan cepat realisasinya.

"Kita arahkan tujuan Banpres Produktif ini agar tepat sasaran dan cepat realisasinya bagi pelaku usaha mikro, khusunya yang terdampak pandemi covid-19," kata Ahmad saat melakukan Monev Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Samarinda, Kalimantan Timur, Raby (18/11/2020).

Zabadi menyebut Kalimantan Timur merupakan daerah yang sangat potensial. Pasalnya, Kalimantan Timur dikatakan memiliki sumber daya manusia yang besar dan Banpres Produktif Usaha Mikro dapat mengakselerasi bangkitnya para pelaku usaha mikro.

Dia pun menilai bahwa program Banpres Produktif Usaha Mikro harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar pengembangan usaha mikro di daerah dapat berkembang lebih pesat.

"Karena Banpres Produktif Usaha Mikro ini bukan sekedar charity, lebih kepada memberikan kesempatan kembali atau membangkitkan kemampuan pada pelaku usaha mikro untuk dapat mendorong stimulasi dan memulai kembali usaha yang terhenti akibat pandemi karena ketiadaan modal," kata Zabadi.

Dia pun berharap, dengan ketepatan sasaran dan kecepatan realisasi, program Banpres Produktif Usaha Mikro dapat terus berlanjut sampai 2021. Pasalnya, menurut Zabadi masih banyak para pelaku usaha mikro yang membutuhkan Banpres Produktif Usaha Mikro karena terdampak akibat covid-19.

"Kalau kita mampu kelola ini dengan baik, tepat sasaran dan cepat penyalurannya, saya optimis program ini bisa dilanjutkan. Kita memang canangkan 2021 ini dilanjutkan," ujarnya.