PPATK Analisa Aliran Suap ke Kantong Edhy Prabowo, Bagaimana Hasilnya?

Kepala PPATK Dian Ediana Rae — kepala PPATK Dian Ediana Rae. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri aliran suap kasus penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur, dengan tersangka eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo dijerat sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster. Uang haram tersebut ditampung dalam satu rekening milik PT ACK hingga mencapai Rp 9,8 miliar.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya saat ini belum menerima permintaan resmi dari KPK untuk mengusut kasus suap Edhy Prabowo. Namun PPATK disebutnya pasti akan selalu berkoordinasi untuk menangani perkara korupsi seperti ini.

"Nanti KPK tentu akan menyampaikan permintaan kepada kita mengenai apa-apa saja yang perlu diketahui dari aliran dana tersangka," kata Dian kepada Liputan6.com, Jumat (27/11/2020).

Meski belum diminta, ia menyatakan, PPATK secara otomatis sudah melakukan analisis dan pemeriksaan begitu terjadi kasus suap dan korupsi seperti yang menimpa Edhy Prabowo.

"Tapi PPATK sudah mulai melakukan analisis, dan pada waktunya akan melakukan pemeriksaan," ungkap dia.

Namun begitu, Dian belum bisa membeberkan seperti apa hasil analisis sementara PPATK terhadap kasus suap ekspor benih lobster yang dilakukan Edhy Prabowo beserta kolega.

"Nanti pada waktunya semua hasil analisis dan pemeriksaan kasus suap Edhy Prabowo kita akan serahkan ke KPK," ujar Dian.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK mengungkapkan Edhy Prabowo dan istrinya berbelanja barang mewah senilai Rp 750 juta yang diduga menggunakan yang suap izin kasus ekspor benih lobster. Beberapa barang yang dibeli diantaranya jam dan tas mewah.

2 dari 3 halaman

Edhy Prabowo jadi Tersangka, KKP Setop Sementara Ekspor Benih Lobster

FOTO: Dugaan Suap Penetapan Calon Eksportir Benih Lobster, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditahan KPK — Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (tengah) digiring petugas sesaat sebelum rilis penetapan tersangka kasus dugaan suap penetapan calon eksportir benih lobster di Gedung KPK Jakarta, Rabu (25/11/2020). Edhy ditahan KPK bersama empat orang lainnya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus ekspor benih lobster. Setelah status Edhy Probowo jelas, Kementerian KKP pun memutuskan untuk memberhentikan ekspor benih lobster sementara.

Adapun, hal tersebut termaktub dalam Surat Edaran Nomor B. 22891/DJPTPI.130/XI/2020. Surat tertanggal 26 November ini diteken Plt Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini.

Sektor Infrastruktur Melesat, IHSG Ditutup Menguat ke 5.759,91

"Benar penghentian sementara (ekspor benih lobster, untuk permanen tentunya perlu pembahasan lebih lanjut," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agung Tri Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis (26/11/2020).

Tertulis, kebijakan ini dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan," demikian dikutip Liputan6.com.

Adapun, bagi perusahaan eksportir benih lobster yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan.

3 dari 3 halaman