UU Cipta Kerja Beri Kemudahan Perizinan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sejumlah kemudahan bagi pelaku usaha pengolah ikan dan pemasaran hasil kelautan dengan hadirnya UU Cipta Kerja.

Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Berny A. Subki mengurai, regulasi tersebut memuat sejumlah poin penting seperti meningkatkan ekosistem investasi, penyederhanaan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan UU tersebut dibentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya RPP tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan," kata Berny di Jakarta, saat membuka Konsultasi Publik RPP Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Bidang PDSPKP Tahap II, Jumat (27/11/2020).

Ia menjelaskan perizinan berusaha pada bidang PDSPKP terdiri dari perizinan berusaha subsektor pengolahan ikan, perizinan berusaha subsektor pemasaran ikan dan perizinan penunjang kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan.

Turunan dari perizinan ini ialah rekomendasi pemasukan hasil perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri bagi Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Hasil Perikanan, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Wajib dan kewenangan perizinan berusaha.

"Ini turunannya juga ada Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Points(HACCP) sepanjang dipersyaratkan oleh negara ekspor," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: