Lewat Platform Ini, 4 Juta PNS Anggota Korpri Bisa dapat Layanan Keuangan Syariah

Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja — Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ammana Fintek Syariah berkolaborasi dengan AKUI, platform digital khusus berbasis Android dan iOS, memenuhi berbagai kebutuhan keluarga besar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Melalui Kerjasama ini, Ammana Fintek Syariah secara otomatis dapat memberikan akses pendanaan bagi sedikitnya 4 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang dikenal dengan PNS yang tersebar hingga seluruh pelosok negeri. Pendanaan untuk berbagai kebutuhan ASN, mulai dari modal usaha hingga keperluan perjalanan umrah dan haji bisa diberikan melalui aplikasi AKUI.

Sambut HUT Korpri ke-53, Korpri MPR Gelar Kejuaran Catur 2024

“Melalui kerjasama ini diharapkan mampu memacu masyarakat terutama keluarga besar Korpri untuk mengembangkan usaha rumahan. Dengan begitu, tidak hanya kesejahtraan yang meningkat namun secara tidak langsung mereka juga turut menggerakkan roda perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19,” ujar CEO & Founder Ammana Fintek Syariah Lutfi Adhiansyah, dikutip Sabtu (28/11/2020).

Untuk tahap awal, lanjut beliau, kerjasama ini difokuskan bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan umrah dan haji anggota Korpri. Pembayaran Umrah dan Haji pun bisa lebih cepat, mengingat selama ini Ammana Fintek Syariah sudah berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Kementerian Agama RI.

“Target kami, proses pembayaran ongkos perjalanan haji untuk para ASN bisa lebih mudah dan cepat,” imbuhnya.

Selain Umrah dan Haji, Ammana Fintek Syariah juga menyediakan solusi pembayaran digital bekerjasama dengan Bhinneka.com. Platform market place khusus bagi pemasaran produk dan jasa berbasis digital. Kerjasama dengan Bhinneka.com juga didedikasikan bagi pemenuhunan berbagai kebutuhan transaksi para PNS yang tergabung dalam naungan Korpri.

“Kerjasama ini melengkapi solusi digital yang kami tawarkan. Dari sisi pendanaan kami menyediakan produk pembiayaan haji dan umroh, sementara terkait pengembangan dan peningkatan pemasaran produk UMKM tersedia market place Bhinneka.com,” cetus Lufti.

Sementara itu Sharia Product Lead at LinkAja Jhodi A Saharjo mengatakan tatanan perekonomian dunia termasuk Indonesia memang rontok akibat pandemi Covid-19. Namun, dibalik itu terdapat banyak peluang yang bisa dioptimalkan pelaku UMKM terutama di sektor industri halal.

Laporan Global Islamic Economy Index tahun 2019 mencatat total belanja dari 1,8 miliar konsumen muslim di 6 sektor ekonomi mencapai USD 2,2 triliun, dengan pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 5,2 persen pada 2018. Capaian tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,6 persen di 2018 dan 2,9 persen pada tahun 2019.

“Artinya, pada kondisi normal ekonomi syariah memiliki prospek cerah dan berperan penting dalam perekonomian. Ini merupakan momentum bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem halal industry melalui market place yang ditopang oleh perusahaan fintech seperti Ammana Fintek Syariah dari sisi pendanaan dan LinkAja bagi keperluan transaksi keungan digital,” pungkas Jhodi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020.

2 dari 3 halaman

Ketua Umum Korpri: PNS Legowo Gaji Tak Naik pada 2021

Jokowi Buka Rakernas Korpri — Presiden Joko Widodo (Jokowi) berfoto bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) seusai membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/2). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah tidak ada menaikkan gaji untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2021. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menegaskan kebijakan gaji ASN di 2021 sama dengan 2020.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ( Korpri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Korpri mewakili para PNS tidak mempermasalahkan gaji tahun depan tidak naik, yang terpenting Pemerintah fokus pemulihan ekonomi.

“Kalau para ASN legowo karena memahami situasi keuangan negara yang difokuskan untuk covid-19 dan pemulihan ekonomi,” kata Zudan kepada Liputan6.com, Rabu (4/11/2020).

Ia pun menegaskan para PNS tidak meminta kenaikan gaji jika perekonomian Indonesia membaik di tahun 2021. Malahan ia bersyukur sehingga di tahun berikutnya ada penyesuaian gaji kembali.

“Kita tidak minta kenaikan gaji,” imbuhnya.

Adapun tanggapan yang serupa disampaikan oleh ASN dari Kementerian PUPR Christianto Yusra Valentino, mendukung keputusan pemerintah tersebut.

“Saya sebagai generasi muda dan milenial ASN merasa pemerintah saat ini mungkin sedang sulit kalau memaksakan naik gaji di 2021 mungkin akan mengganggu struktur beban APBN, kami sebagai ASN Milenial mendukung rencana pemerintah tersebut,” jelas Christianto.

Christianto berharap ke depannya perekonomian Indonesia bisa pulih, sehingga sumber-sumber pembiayaan dan beban lain bisa dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Mudah-mudahan juga ASN milenial diseluruh Indonesia memiliki pikiran yang sama demi pulihnya perekonomian di negara kita,” katanya.

Demikian jika 2021 perekonomian Indonesia pulih, maka Christianto sebagai PNS milenial mengharapkan kenaikan gaji ditahun 2022, minimal kenaikkannya sebesar inflasi. Lantaran setiap tahun ada kenaikan kebutuhan ataupun kenaikan harga barang.

“Kalau misalnya perekonomian pada 2021 sudah pulih maka kami sebagai generasi muda di ASN sangat mengharapkan juga adanya kenaikan gaji diwujudkan di tahun yang akan datang (2022),” pungkasnya.

3 dari 3 halaman