Peneliti LIPI: Permen KKP Nomor 12 Tahun 2020 Soal Lobster Bukan Kebijakan Buruk

Liputan6.com, Jakarta - Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh KPK terkait korupsi ekspor benih lobster (Benur) membuat Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020 menjadi sorotan kembali oleh berbagai pihak.

Peneliti Kebijakan Kelautan dan Perikanan Pusat Penelitian Politik LIPI Anta Maulana Nasution menilai, Permen KKP tersebut memberikan pembaharuan ke arah pengelolaan sumber daya lobster, namun untuk sisi kebijakan ekspornya perlu dikaji ulang.

“Tidak perlu dicabut, kalau dicabut menurut saya jangan karena dengan permen ini membawa pembaharuan untuk pengelolaan sumber daya lobster tetapi yang jadi masalah adalah kebijakan ekspor benurnya,” kata Anta dalam diskusi LIPI Sapa Media #6, Senin (30/11/2020).

Anta menegaskan bahwa Permen nomor 12 tahun 2020 bukan produk kebijakan yang buruk, sebab didalamnya diatur mengenai pengelolaan, budidaya, dan penangkapan lobster yang baik untuk nelayan.

“Nah yang harus dilakukan itu revisi, kajian ulang terkait dengan kebijakan ekspor benur di pasal 5 terkait eksportir,” ujarnya.

Menurutnya sangat perlu mengkaji ulang pasal-pasal yang terdapat dalam Permen 12 tahun 2020, khususnya pasal 5 yang mengatur tentang kebijakan ekspor. Apakah benar-benar sudah dijalankan atau pasal tersebut malah membebankan eksportir.

“Perlu dikaji ulang dilihat substansi dari ayat-ayat dalam pasal 5 Permen nomor 12 tahun 2020,”katanya.

Padahal pada Permen sebelumnya yakni Permen nomor 56 tahun 2016 mengatur pencegahan terjadinya penyelundupan lobster. Lantaran pada tahun tersebut sering terjadi penyelundupan benih lobster ke negara tetangga seperti Vietnam.

“Penyelundupan itu sering terjadi misalnya ke Vietnam yang transit dulu di Singapura, Menteri Susi ngamuk-ngamuk kok bisa benur ilegal transit di Singapura diizinkan. Makannya diperketat lah Permen 56 tahun 2016 tetap saja ada yang nakal, ada oknum ASN, swasta bermain dalam penyelundupan benur ini,” jelasnya.

Ia sangat menyesalkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Menteri KKP sekarang yang terlibat dalam korupsi ekspor benur. Maka dari itu agar nelayan sejahtera, pemerintah perlu menghilangkan monopoli dan oligarki, dengan begitu nelayan bisa sejahtera.

“Tapi hilangkan monopoli harga, kargo, pengepul, pokoknya hilangkan dahulu semua monopoli, oligarki, ini penyakit utamanya adalah monopoli. Kalau monopoli ini dihilangkan perlu mengkaji kembali aktor-aktornya, kalau monopoli ini masih ada maka nelayan tidak akan sejahtera,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: