Sukses

Daftar 10 BUMN Penyumbang Deviden Terbesar, Siapa Saja?

Setoran deviden BUMN menjadi penyumbang pendapatan pemerintah setiap tahunnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan (KND) pada tahun 2019. Pendapatan ini salah satunya sumbangan dari BUMN melalui setoran deviden.

Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, Kamis (3/12/2020), penerimaan pendapatan dari KND di tahun 2019 naik 79,15 persen dari tahun 2018, yaitu sebesar Rp 80,7 triliun.

Dari angka tersebut, bagian atas laba BUMN mencapai Rp 50,63 triliun. Laba BUMN ini terdiri atas BUMN perbankan dengan kontribusi Rp 18,595 triliun yang seluruhnya berasal dari BUMN di bawah Kementerian BUMN.

Lalu, BUMN non perbankan dengan kontribusi Rp 31,17 triliun (di bawah Kementerian BUMN) dan Rp 860,5 miliar (di bawah Kementerian Keuangan).

Tercatat, terdapat kenaikan pendapatan atas laba BUMN sebesar Rp 5,5 triliun karena dipengaruhi peningkatan kinerja yang membaik.

Dari realisasi tersebut, terdapat 10 BUMN yang menyumbang deviden terbesar. Siapa saja mereka? Ini daftarnya:

1. PT BRI dengan setoran Rp 9,25 triliun

2. PT Telekomunikasi Indonesia dengan setora Rp 8,45 triliun

3. PT Pertamina dengan setoran Rp 7,95 triliun

4. PT Bank Mandiri dengan setoran Rp 6,7 triliun

5. PT PLN dengan setoran Rp 4 triliun

6. PT BNI dengan setoran Rp 2,25 triliun

7. PT Pegadaian dengan setoran Rp 1,38 triliun

8. PT Inalum/MIND ID dengan setoran Rp 1,08 triliun

9. PT Pupuk Indonesia dengan setoran Rp 1,045 triliun

10. PT Jasa Raharja dengan setoran Rp 891 miliar

Secara total, 10 BUMN ini berkontribusi kepada pendapatan negara sebesar Rp 43,073 triliun, atau sekitar 85 persen dari total kontribusi laba BUMN terhadap pendapatan KND 2019.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Teguran Erick Thohir untuk Perumnas

Menteri BUMN Erick Thohir mmeberikan teguran terhadap kinerja Perum Perumnas. BUMN yang memiliki bisnis dalam pembangunan perumahan tersebut, saat ini sedang terpuruk.

Bahkan, teguran Erick Thohir ini disampaikannya di depan Komisi VI DPR RI beberapa hari lalu.

"Saya tidak mau Perumnas jadi Jiwasraya yang baru karena selalu nombok. Hanya andalkan utang," kata Erick Thohir.

Selama ini, pemerintah telah menugasi Perumnas selaku BUMN untuk membangun rumah murah. Namun, perseroan harus memulai dari awal dengan membeli lahan sendiri hingga membuat akses jalan.

"Kita suruh bangun rumah murah, tapi Perumnas tanahnya beli. Akses jalan belum nyambung, harga rumahnya Rp 150 juta. Ya enggak ketemu juga (tak bisa balik modal)," ungkap Erick.

Menindaki hal tersebut Erick Thohir telah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hasilnya, Kementerian PUPR mau bantu membangun akses jalan ke kawasan perumahan murah itu.

"Alhamdulillah rapat dengan Kementerian PUPR mereka melihat di titik yang sama, kalau di titik ini dibangun pemerintah jadi jalan, rumah kami (Perumnas) yang bangun," ujar Erick Thohir.