Gojek dan Grab Bakal Merger, Ini Tanggapan Kemenhub

Logo Gojek dan Grab. Dok: Gojek dan Grab

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, belum mengetahui secara pasti terkait rencana merger antara Grab Holdings Inc. dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek).

Namun, pihaknya mengaku tak ingin terlalu mempermasalahkan terkait rencana merger antara dua decacorn penyedia jasa layanan transportasi online tersebut.

"Sampai saat ini belum ada kepastian rencana merger (Grab dan Gojek). Tapi saya rasa enggak terlalu mempermasalahkan," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (3/12/2020).

Mengingat, sambung Budi, Kemenhub sesuai ketentuan berlaku hanya bertindak sebagai regulator. Dimana lebih berfokus pada regulasi untuk tata kelola layanan transportasi baik yang daring maupun luring.

"Saya lebih konsen mengatur bisnis, jadi mereka harus comply (memenuhi) saja di regulasi kita," imbuh dia.

Kemudian, untuk potensi terjadinya praktik monopoli dari merger Grab dan Gojek dinilai berada di kewenangan KPPU. Apalagi, saat ini persaingan usaha di industri transportasi online Indonesia tidak tidak hanya di isi oleh dua decacorn tersebut.

"Kontrolnya (merger) nanti dari KPPU. Initinya kalau mereka merger masih ada maxim sebagai kompetitor," tegasnya.

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dua perusahaan raksasa tranportasi online di Indonesia, Gojek dan Grab dikabarkan akan merger. Kabar ini tengah ramai di berbagai media internasional.

2 dari 2 halaman

Tanggapan KPPU

Ilustrasi Gojek dan Grab merger. Liputan6.com

Sebelumnya, Juru Bicara yang juga Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Syahputra Saragih mengaku hingga saat ini belum bisa memberi keterangan lebih. Sebab, belum ada notifikasi atau pemberitahuan secara resmi terkait rencana merger antara dua decacorn itu.

"Untuk soal merger itukan sesuatu yang belum terjadi, sehingga kita tidak bisa berbicara lebih. Kita juga belum memperoleh notifikasi langsung baik dari pihak Grab ataupun Gojek," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (3/12).

Namun, terkait potensi terjadinya tindakan palanggaran monopoli dari merger itu, KPPU akan merujuk bagaimana pengaruhnya terhadap konsentrasi pasar, potensi dampak, serta potensi perilaku yang melanggar UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Karena KPPU juga diamanatkan untuk memberantas persaingan usaha secara tidak sehat, misalnya praktik monopoli. Jadi, tentu sesuai aturan perundang-undangan KKPU boleh menolak aktivitas merger jika memenuhi unsur monopoli atau perbuatan yang melawan hukum," tuturnya.

Merdeka.com

Grab
Perusahaan
Grab adalah sebuah perusahaan layanan dan jasa berbasis aplikasi yang berlokasi di Singapura.
Lihat Selengkapnya
Grab
GoJek
Perusahaan
PT Gojek Indonesia atau bisa juga disebut Gojek adalah sebuah layanan jasa berbasis aplikasi.
Lihat Selengkapnya
GoJek
kemenhub
Pejabat
Kemenhub adalah singkatan dari Kementerian Perhubungan, yang merupakan salah satu kementerian di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
kemenhub
Kementerian Perhubungan
Organisasi
Kementerian Perhubungan adalah sebuah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Perhubungan
monopoli