5 Fakta Kedatangan 1,2 Juta Vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia

Ketua Komite KPCPEN Airlangga Hartarto juga menjelaskan, aka nada dua skema vaksinasi yang diterapkan kepada masyarakat, yakni pertama skema vaksinasi secara gratis dan vaksin mandiri berbayar.

Pengadaan vaksin ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin covid-19.

Kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6587 2020 tentang penugasan PT Biofarma dalam pengadaan vaksin covid-19,  serta keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 tentang penetapan jenis vaksin covid 19.

“Di dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan telah diatur skema pelaksanaan vaksinasi yakni vaksin program pemerintah yang akan disediakan secara gratis, dan vaksin Mandiri yang disediakan secara berbayar untuk masyarakat,” jelas Airlangga Hartarto.

Demikian ia menyebutkan aturan rinci terkait kedua skema tersebut akan diterbitkan dalam 1-2 minggu kedepan dengan terus meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol Kesehatan melalui 3M dan 3T,

4. Pelaksanaan Vaksinasi Tidak Secara Serempak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan, vaksin Corona atau Covid-19 tiba di Indonesia secara bertahap. Untuk itu, kemungkinan proses vaksinasi pun tidak dapat dilakukan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia.

"Karena tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk, saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi," tutur Jokowi lewat akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).

Untuk tahap pertama ini, lanjut Jokowi, sudah tiba di Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi buatan Sinovac asal China. Kemudian selanjutnya tengah diupayakan 1,8 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi pada Januari 2021 mendatang.

"Kita amat bersyukur Alhamdulillah vaksin sudah tersedia. Artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah Covid-19," jelas dia.   

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite KPCPEN Airlangga Hartarto, mengatakan meskipun vaksin Sinovac sudah datang ke Indonesia, namun perlu dievaluasi lagi oleh BPOM dan menunggu Fatwa Halal oleh MUI.

“Walaupun sudah datang dan berada di Indonesia namun vaksinasi masih harus evaluasi dari Badan POM, untuk memastikan aspek mutu keamanan dan efektifitasnya,” dalam tayangan live kedatangan vaksin Sinovac yang disiarkan daring dari laman Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020) malam.

Selain itu juga menunggu Fatwa MUI untuk aspek kehalalannya. Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap begitu pula pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas untuk tenaga kerja pelayanan publik yang telah diatur secara teknis oleh Menteri Kesehatan.

Pengadaan vaksin ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin covid-19.

Kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6587 2020 tentang penugasan PT Biofarma dalam pengadaan vaksin covid-19,  serta keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 tentang penetapan jenis vaksin covid 19.

“Kedatangan vaksin covid-19 ini merupakan momentum awal dari langkah nyata pemerintah dalam proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, sekaligus menerjemahkan pernyataan bapak Presiden dimana keselamatan rakyat sebagai prioritas utama dalam penanganan covid-19,” jelasnya.

Hal itu merupakan salah satu upaya testing, tracing, dan treatment serta memakai masker,  mencuci tangan dan menjaga jarak.

“Pelaksanaan vaksinasi adalah upaya yang sangat penting dalam mengakhiri pandemi,” pungkasnya.