Pemerintah Batal Vaksin Covid-19 Massal, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan, vaksin Corona atau Covid-19 tiba di Indonesia secara bertahap. Untuk itu, kemungkinan proses vaksinasi pun tidak dapat dilakukan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menjelaskan dalam proses vaksinasi tidak hanya mempertimbangkan aspek prioritas, melainkan juga aspek geospasial.

“Saya tegaskan apa yang diamanatkan presiden pada rapat rapat kabinet terbatas bahwa didalam vaksinasi ini ada dua, yang satu perhatikan di samping mereka yang berada di Garda depan itu juga harus memperhatikan tentang geospasial atau lokasi dimana terjadi kemungkinan terjadi penumpukan partikel virus,” kata  Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Pengadaan dan Tindak Lanjut Kedatangan Vaksin Covid-19, Senin (7/12/2020).

Menurutnya, itulah yang lebih diutamakan, karena memang sebaran Covid-19 Indonesia ini tidak merata. 

Lanjutnya, jika aspek geospasialnya dipertimbangkan, maka akan diketahui lokasi mana saja yang harus diprioritaskan. Dengan begitu, standar WHO tentang rasio jumlah yang harus diberi vaksin dengan jumlah penduduk itu tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia.

“Dengan asumsi bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia terpapar dengan Covid-19 dengan intensitas yang sama. Karena itu saya mohon nanti mendapatkan perhatian terutama di dalam menetapkan pemetaan peta,” katanya.

Untuk menentukan siapa saja yang harus di vaksin dan siapa yang boleh, juga dipertimbangkan tentang tingkat mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain.

“Sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien tidak asal hantam merata, tapi berdasarkan seleksi siapa yang paling berada di Garda depan yang sangat rentan sebagai orang yang akan terinfeksi maupun penyebar,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: