Dampak Covid-19, Permintaan Kaos Atribut Pilkada Cuma Naik 20 Persen

Tarif Listrik Naik, Ongkos Produksi Meningkat — Sejumlah pekerja sedang menyelesaikan pembuatan kaos kampanye salah satu pasangan capres-cawapres di perusahaan konveksi rumahan di Bukit Duri, Jakarta, Selasa (1/7/2014).(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 270 daerah hari ini menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Rinciannya 9 daerah menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian 37 daerah menggelar pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan 224 daerah menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Namun, pesta demokrasi serentak tahun ini tidak berdampak signifikan terhadap permintaan kaos Pilkada sebagai bagian penting dari atribut kampanye. Hal itu disampaikan langsung oleh Azizah (40) selaku pelaku UMKM pembuat kaos Pilkada yang beralamat di Senen, Jakarta Pusat.

"Ehm ga begitu naiknya signifikan sih permintaan order kaos pada tahun ini. Kita kenakannya paling 10 persen sampai 20 persen," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (9/12).

Dia menyebut anjloknya permintaan kaos pada Pilkada serentak tahun ini tak lepas dari dampak pandemi Covid-19. Mulai dari adanya pembatasan jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga larangan berkumpul di seluruh kegiatan pesta demokrasi itu.

"Terkait turunnya permintaan kaos ini, kalau dari informasi yang diterima di daerah itu ada aturan ga boleh ramai di TPS. Selain itu ramai juga kan imbauan pelarangan berkumpul karena Covid-19," jelas dia.

Padahal, kata Azizah, penyelenggaraan pesta demokrasi itu menjadi ajang yang dinantikan oleh para pelaku UMKM pembuat atribut kampanye termasuk kaos. Sebagaimana yang kerap terjadi pada Pilkada di tahun sebelumnya.

"Bahkan, dari KPU kita tahun ini ga sama sekali ga dapet orderan kaya baju panitia seperti Pilkada tahun sebelumnya. Jadi, yang masuk cuma kaos untuk timses aja seperti dari Gorontalo atau daerah yang ada Pilkada aja," terangnya.

Maka dari itu, Azizah meminta pemerintah untuk lebih serius dalam memerangi penyebaran virus Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. "Supaya semua lancar, untuk kegiatan usaha juga bisa berlaku normal itu saja sih," keras dia mengakhiri.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menko Polhukam Mahfud Md memastikan kelangsungan masa kampanye Pilkada 2020, berjalan baik. Hingga hari ini, Mahfud berharap tidak terjadi pelanggaran dan semua ditutup dengan baik. Ia juga menghimbau semua pihak untuk menjaga suasana kondusif untuk ...

2 dari 3 halaman

Menakar Efek Pilkada untuk Dongkrak Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

Sebanyak 270 daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Rinciannya 9 daerah menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian 37 daerah menggelar pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan 224 daerah menggelarpemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Namun, Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menegaskan perhelatan Pilkada serentak pada hari ini belum mampu memperbaiki tingkat konsumsi, khususnya oleh kalangan menengah atas. Maka, dipastikan pesta demokrasi ini tidak membawa dampak besar bagi proses pemulihan ekonomi nasional.

"Pilkada tidak akan membuat kelompok menengah atas kembali konsumsi. Maka, perekonomian juga belum meningkat drastis untuk pulih," tuturnya saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (9/12).

Piter mengatakan, penyelenggaraan Pilkada di masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19 memaksa munculnya keterbatasan untuk melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi.

Menyusul tingginya kekhawatiran akan aspek kesehatan oleh kelompok menengah atas. Walhasil mereka lebih memilih menunda konsumsinya sampai pandemi ini bisa diatasi sepenuhnya.

"Selama masih ada pandemi kelompok menengah atas masih khawatir akan kesehatan mereka. Sehingga mengurangi aktivitas sosial ekonomi maka konsumsi tetap akan menurun, demikian juga perekonomian," terangnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah dan otoritas terkait lebih ketat dalam melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada seluruh rangkaian kegiatan Pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya untuk menekan penyebaran virus Covid-19 juga memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas sosial ataupun ekonomi di masa kedaruratan kesehatan ini.

"Apalagi, selama ini tingkat konsumsi utamanya digerakkan oleh kelompok menengah atas. Khususnya untuk barang-barang bersifat sekunder dan tersier," ucap Piter mengakhiri.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengklaim persiapan Pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 sudah siap. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 dia menilai seluruh persiapan sudah dilakukan.

"Saya kira sudah lebih dari siap. Semua persiapan sudah dilakukan. Protokol kesehatan yang menjadi acuan utama juga sudah dilaksanakan," kata Donny saat dihubungi, Selasa (8/12).

Dia juga berharap Pilkada nanti akan lebih baik. Sehingga tidak ada persoalan yang ada di lapangan.

"Kita berharap demikian, apa yang berlangsung besok bisa lebih baik. Tidak ada persoalan apapun dan semoga ini juga menandakan kita sudah dewasa dalam berdemokrasi," ungkap.

3 dari 3 halaman