Sukses

Pemprov Jabar Gelontorkan Rp 65 Miliar Serap Masker Produksi UMKM

Pemerintah Provinsi Jabar terus berkomitmen untuk melindungi kelangsungan usaha pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kusmana Hartadji memastikan Pemerintah Provinsi Jabar terus berkomitmen untuk melindungi kelangsungan usaha pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya lewat Program Penyerapan Masker UMKM.

"Program Penyerapan Masker UMKM ini akan menyasar 900 UMKM di Jabar dengan target 13 juta produksi masker hasil UMKM agar mereka (UMKM) tetap produktif," tuturnya dalam webinar Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Selasa (15/12/2020).

Kusmana mengungkapkan, keseluruhan pembiayaan program tersebut sepenuhnya berasal dari APBD Jabar. "Total anggaran ialah mencapai 65 miliar bagi 900 UMKM dengan target 10 ribu lebih masker per UMKM yang disalurkan ke masyarakat," terangnya.

Selain itu, Pemprov Jabar terus mendorong pelibatan UMKM dalam berbagai kegiatan belanja dna pengadaan barang oleh pemerintah maupun BUMN. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh nilai tambah dan memperluas akses pemasaran ke kancah nasional.

"Kita terus inginkan agar UMKM berperan lebih dalam kegiatan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun BUMN. Sepert di program Bela Pengadaan dan Laman UMKM," terangnya.

Terakhir, Pemprov Jabar juga meminta seluruh jajaran BUMN maupun BUMD untuk mau menggunakan produk UMKM dalam berbagai pengadaan bantuan sosial (bansos). Sehingga ada kepastian akan terserapnya produk hasil UMKM di situasi ekonomi sulit akibat dampak pandemi Covid-19.

"Dengan memilih produk UMKM, jadi tetap ada peluang agar bisnis UMKM dapat berjalan. Apalagi banyak pelaku UMKM ynag juga terdampak pandemi ini," tegas dia mengakhiri.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Arahan Menkop UKM

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar terlibat aktif dalam kegiatan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mengingat adanya Keuntungan ekonomi yang bernilai fantastis.

"UMKM harus ikut dalam kegiatan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena ada nilai potensial mencapai sekitar Rp321 triliun," tuturnya dalam webinar UMKM Go Digital: From Local to Global Champion, Kamis (26/11).

Apalagi, Kementerian BUMN juga berkomitmen penuh untuk membantu pelaku UMKM di kondisi sulit akibat pandemi Covid-19. Salah satunya dengan memastikan belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai dibawah Rp14 miliar dialokasikan khusus bagi UMKM melalui Pasar Digital.

"Setidaknya ada potensi keuntungan Rp35 triliun dengan 27 kategori produk. Misalnya kategori adalah Alat Tulis Kantor, Catering dan Snack, Souvenir dan Merchandise, Pengadaan dan Sewa Furniture, Jasa Event Organizer dan lainnya," terangnya.

Sulaeman

Merdeka.com