Ruang Lingkup Tak Terbatas, Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Perlakuan Khusus

Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkualitas. Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, pandemi Covid-19 ini harus menjadi suatu pelajaran, salah satunya yaitu membuat Indonesia beralih atau bertransformasi secara besar-besaran ke digital.

Oleh karena itu, Rudy yakin, outline pilar-pilar dalam strategi nasional ekonomi digital itu bisa memberikan nilai tambah dan mengembangkan kapasitas dari pelaku bisnis, masyarakat maupun pemerintah.

"Ini adalah kesempatan kita membenahi kelemahan-kelemahan fundamental dan kesempatan kita untuk mengeksekusi strategi besar yaitu memanfaatkan percepatan pengembangan ekonomi digital. Ini merupakan suatu keharusan pasca pandemi," kata Rudy.

Dia pun menyadari, saat ini berbagai sektor di Indonesia sudah bertransformasi ke digital. Termasuk sektor keuangan. Dia melihat, sudah banyak masyarakat yang beralih ke sistem pembayaran online melalui fintech. Untuk itu, harapannya strategi nasional ekonomi digital ini akan menyelesaikan kebijakan sistem pembayaran yang dinilai masih tumpang tindih.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa regulasi terkait sistem pembayaran digital di Indonesia masih tumpang tindih. Untuk itu, pemerintah akan mendorong penguatan penyelenggaraan sistem transaksi digital, dan bertekad untuk melakukan digitalisasi UMKM.

"Sistem perizinan yang sebelumnya terkesan belum terintegrasi, kurang harmonis, cenderung tumpang tindih dan bersifat sektoral, dengan UU Cipta Kerja sekarang menjadi lebih sederhana, mudah dan menciptakan kepastian layanan bagi masyarakat dan dunia usaha,” kata Airlangga, pada Senin 14 Desember 2020.

Reporter: Rifa Yusya Adilah

Sumber: Merdeka.com