Bandara Soetta Sediakan Fasilitas Tes PCR bagi Penumpang Tujuan Bali

Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2020-2021, pemerintah mengumumkan bagi wisatawan yang hendak pergi ke Bali wajib melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Tes ini untuk meminimalisir meluasnya virus Covid-19.

Kewajiban tes PCR ini ternyata disambut negatif oleh para wisatawan yang sudah merencanakan untuk pergi ke Bali. Bahkan, tak sedikit yang meminta pengembalian tiket atau refund akibat imbauan tersebut.

“Kita dari kemarin disibukkan oleh komplain dari masyarakat mau pergi ke Bali. Tiba-tiba terjadi permintaan harus PCR,” sebut ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani dalam video konferensi, Rabu (16/12/2020).

Dalam catatannya, sampai dengan kemarin malam sudah ada permintaan refund sebanyak 133 ribu pax. Hariyadi menyebutkan, refund ini meningkat 10 kali lipat dibandingkan permintaan refund pada situasi normal.

Sementara kerugian dari refund tersebut mencapai Rp 317 miliar. Serta imbasnya ke perekonomian Bali secara keseluruhan mencapai Rp 967 miliar.

“Jadi memang angka ini yang perlu kita perhatikan. Artinya, di satu sisi kami tentu sangat mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk memutus mata rantai dari penyebaran covid ini.

Namun, lanjut Hariyadi, di sisi lain memang ada faktor-faktor lainnya juga harus diperhatikan, yaitu faktor-faktor ekonomi. Bahkan, Hariyadi menyebutkan bahwa Bali sudah tiga kuartal mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang minus. “Bali itu sekarang sudah di Kuartal ketiga pertumbuhan minus 12,28,” kata dia.

“Ini tentunya bagi masyarakat Bali sangat memprihatinkan. Karena mereka expecting satu tahun itu festive-nya sebetulnya dua kali ya. Liburan pertengahan tahun dan liburan akhir tahun,” jelas dia.

Untuk itu, Hariyadi meminta kepada pemerintah ar kebijakan terkait pariwisata dapat didiskusikan terlebih dahulu. Sehingga sosialisasi dapat dilakukan jauh-jauh hari untuk meminimalisir kerugian, baik bag konsumen maupun pelaku usaha sektor pariwisata.

“Kita sangat berharap, nantinya paling tidak kami selaku pelaku usaha di bidang industri pariwisata diajak bicara pendapatnya bagaimana. Tentu kami akan memberikan pendapat-pendapat yang sangat objektif dan memberikan pendapat dalam bentuk fakta dan data yang kami siapkan,” pungkas Hariyadi.