Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ikut berkomentar soal pemberian vaksin Covid-19 secara gratis yang telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dahlan mengatakan, sebelum adanya penegasan dari Presiden Jokowi soal vaksin covid-19 yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat, dirinya telah berpikir jika pemberian vaksin tersebut menggunakan dua pola, yaitu gratis dan berbayar.
"Dulu, saya pikir, akan ada dua jalur vaksin: gratis dan berbayar. Yang gratis adalah untuk yang tidak mampu. Sedang yang mampu harus membeli sendiri," kata dia dikutip dari laman disway.id, Jumat (18/12/2020).
Advertisement
Menurut dia, pola vaksinasi berbayar diterapkan di China, di mana harga vaksin Covid-19 Negeri Tirai Bambu tersebut dipatok USD 65 atau sekitar Rp 800 ribu untuk dua kali suntik.
"Kalau di Indonesia disediakan jalur berbayar rasanya harga Rp 1 juta masih akan laris," lanjut dia,
Setidaknya, lanjut Dahlan, dari 300 juta penduduk Indonesia, ada 50 juta penduduk yang mampu untuk membayar vaksin sebesar Rp 1 juta.
"Negara hemat Rp 50 triliun. Tapi pikiran saya itu bubar. Presiden sudah menegaskan semuanya gratis," ungkap dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BI Ikut Danai Pembelian Vaksin Covid-19 Lewat Lewat Burden Sharing
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, BI bakal ikut mendanai pembelian vaksin lewat mekanisme pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan skema burden sharing. Berdasarkan surat keputusan bersama dengan Kementerian Keuangan 7 Juli 2020 bank sentral telah membeli SBN sebesar Rp 397,6 triliun.
"Pembiayaan vaksin dari burden sharing pembelian SBN," kata Perry di Jakarta, Kamis, (17/12).
Perry mengatakan, tidak semua SBN yang dibeli Bank Indonesia dipergunakan pada 2020. Berdasarkan UU APBN 2021, dana yang dari hasil pembelian atau penjualan SBN secara langsung ke BI bisa carry over.
Pemesanan vaksin yang dilakukan pemerintah saat ini juga menggunakan dana dari burden sharing. Vaksin tersebut pun sudah tiba di Tanah Air beberapa waktu lalu. "SBN yang sudah diterbitkan, BI sudah beli dan dananya untuk memesan vaksin," kata dia.
Perry melanjutkan, penerbitan SBN secara perdana langsung, berdasarkan SKB II tidak semua dipergunakan. Masih ada sisa Rp 30 triliun - Rp 39 triliun yang belum dipakai dan bisa di carry over tahun 2021.
"Kami mendukung penuh kalau dana ini uang carry over Rp 30 triliun sampai Rp 39 triliun, (kita masih hitung sampai akhir tahun), untuk digunakan, diprioritaskan untuk beli vaksin Covid-19," kata dia.
Langkah ini, kata Perry, sebagai bukti komitmen bank sentral bersama pemerintah, agar vaksinasi bisa dilakukan. Program vaksinasi ini diprioritaskan untuk tenaga medis, tenaga kepolisian dan masyarakat yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
"Ini komitmen BI bersama Pemerintah dalam melakukan dan dukung upaya vaksinasi," kata dia.
Sebab ini sangat penting demi meningkatkan mobilitas manusia, aktivitas ekonomi, dunia usaha dan menghindari dampak ke sektor keuangan dan moneter dan untuk kesejahteraan.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement