Pemerintah Pastikan Aliran Dana ke Lembaga Pengelola Investasi Kredibel

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, memastikan dana investasi yang ditaruh di Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bukan berasal dari pencuacian uang. Terlebih, pemerintah sudah melakukan upaya pencegahan agar dana investasi itu benar-benar kredibel.

"Jadi jangan sampai fund yang dibentuk untuk pencucian uang," ujar Isa dalam Bincang Media, di Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Dia menjelaskan Lembaga Pengelola Investasi akan membentuk Dana Kelolaan Investasi (fund) bersama dengan investor lain dalam mengelola dana investasi. Nantinya, fund tersebutlah yang akan selektif dalam memilih dana yang akan dikelola. Salah satunya dengan hanya menerima dana dari soeverign wealth fund (SWF) negara lain yang memiliki reputasi baik.

"Ini kita bisa pastikan kita akan menerima dana-dana itu dari SWF yang punya reputasi baik. Kalau SWF, kita punya keyakinan di negara-negaranya sendiri dijaga agar tidak menjadi tempat pencucian uang," jelasnya.

Pembentukan fund itu diatur dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. Dalam beleid itu dijelaskan, LPI dapat berinvestasi dengan mendirikan dana kelolaan investasi (fund) atau berpartisipasi dalam fund yang didirikan pihak ketiga.

Fund tersebut nantinya dapat berupa perusahaan patungan, reksa dana, kontrak investasi kolektif, atau bentuk lain. Status hukum dari fund tersebut bisa berupa badan hukum Indoneisa atau badan hukum lain.

Pihaknya menjamin, Lembaga Pengelola Investasi juga akan berhati-hati dalam mengelola aset dengan lembaga institusional. Namun dia meyakini, kemitraan LPI dengan lembaga-lembaga tersebut akan dibatasi dan bisa dipastikan hanya akan bermitra dengan lembaga yang bereputasi baik.

"Kita kayaknya sudah punya tingkat assurance yang cukup baik mengenai pencucian uang," tambahnya.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: