Indonesia Jadi Salah Satu Negara di ASEAN yang Punya Vaksin Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan janjinya untuk segera memberikan vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat Indonesia pada awal 2021 mendatang.

Jokowi pun menekankan, pemberian vaksin gratis secepat mungkin ini menjadi faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Dan yang paling penting, pemerintah akan segera berikan vaksin gratis, dimulai di awal tahun 2021," tegas Jokowi dalam sesi teleconference, Selasa (22/12/2020).

Menurut dia, program vaksinasi ini dapat membangkitkan kepercayaan publik terhadap penanganan pandemi Covid-19. Sekaligus menimbulkan rasa aman di tengah masyarakat.

"Sehingga pemulihan ekonomi bisa lebih cepat, konsumsi akan naik dan kembali normal. Investasi juga diperkirakan akan meningkat karena ada Undang-Undang Cipta Kerja," ujar Jokowi.

Beberapa sektor pun diceritakannya telah mengalami perbaikan pada akhir 2020 ini. Seperti angka ekspor yang sudah menunjukan tren peningkatan jelang memasuki 2021.

"Diharapkan tren ini terjaga dan meningkat di 2021. Terlebih lagi kita mendapatkan fasilitas GSP dari Amerika Serikat. Ini tentu akan mendorong kinerja ekspor kita," tandas Jokowi. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, masih menghitung anggaran vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sejauh ini, pemerintah memang sudah menyiapkan dana mencapai Rp 54,4 triliun untuk keperluan vaksinasi.

Rinciannya, terdapat dana sebesar Rp 18 triliun sesuai dengan Undang-Undang APBN 2020. Sementara di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ada dana untuk sektor kesehatan yang tidak terserap sebesar Rp 36,4 triliun. 

"Jadi dari Rp 18 triliun ditambah Rp 36,4 triliun ini adalah anggaran yang sudah akan kita cadangkan," kata dia dalam APBN Kita, di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Sebelumnya, Bendahara Negara itu mengatakan ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah sebelum melakukan vaksinasi di 2021. Pada tahap pertama, pemerintah lebih dulu menetapkan berapa banyak target yang akan disuntikkan vaksin tersebut.

"Soal vaksin, langkah pertama yang dilakukan pertama Kementerian Kesehatan menetapkan berapa target vaksinasinya. Jadi ini akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh WHO," katanya.

Dia menyebut berdasarkan persatuan ahli-ahli di bidang pandemi, sekitar 70 persen harus dilakukan vaksinasi. Atau dalam hal ini ada sekitar 183 juta penduduk menjadi target pemerintah untuk disuntikkan.

Setelah target penerima vaksin ditetapkan, maka langkah selanjutnya pemerintah akan menghitung berapa jumlah dosis yang dibutuhkan. Setidaknya, kata dia, rata-rata orang akan mendapatkan dua kali suntik, sehingga harus tersedia 182 dikali 2 dosis.

"Kemudian ketiga yang harus hitung bersama Kemenkes dan BUMN terutama Bio Farma tentang efektivitas dari vaksin. Kalau efektivitas 90 persen maka yang disediakan vaksin harus lebih dari 100 persen tadi 182 plus 10 persen di atasnya tergantung jenis vaksin karena sekarang lagi inventarisasi," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com