Akademisi Soroti Perubahan Status Zona Inti di UU Cipta Kerja Sektor Kelautan

Liputan6.com, Jakarta - Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang baru disahkan DPR dan Pemerintah, dinilai memberi kemudahan bagi usaha sektor perikanan dan kelautan.

Guru Besar FPIK UNDIP Sutrisno Anggoro menyoroti terkait Pasal 2 tentang perubahan status zona Inti, sebaiknya butir 2a diganti menjadi “Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau kecil”.

Usulan tersebut merupakan hasil dari beberapa diskusi dengan pemangku kepentingan terbatas, yakni supaya tidak nampak terlalu vulgar bahwa orientasinya terlalu berpihak untuk kepentingan investasi jangka pendek, terutama mengedepankan kepentingan ekonomi.

“Sebaiknya butir 2a ini diganti menjadi Perubahan status Sona inti pada kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini setelah melihat tadi beberapa peraturan perundangan yang sifatnya lex specialis,” kata Sutrisno dalam Acara Serap Aspirasi RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Selasa (22/12/2020).

Kemudian perlu ditambahkan ketentuan perubahan zona inti pada kawasan konservasi ini “tidak boleh” dilakukan bila di zona atau kawasan itu (zona inti) dihuni oleh biota laut yang masuk kategori langka atau terancam punah, dilindungi undang-undang, dan endemik sedentary.

“Endemik Sedentary yang artinya menetap hanya ada di tempat itu sehingga kalau peruntukannya dirubah dikhawatirkan sumber daya ciptaan Allah ini akan lenyap dari muka bumi sehingga nanti dalam kajiannya harus ekstra hati-hati,” ujarnya.

Menurutnya perubahan status zona inti setelah dicermati jika dilihat undang-undang cipta kerja, aturan ini sebetulnya mengakomodasi amanat undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja pasal 51.

Bunyi pasal 51 “(1) Pemerintah pusat berwenang menetapkan  Perubahan status zona inti pada kawasan konservasi nasional; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status zona inti diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Jelas Sutrisno, bunyi dari kalimat  “kawasan konservasi nasional” barangkali ada yang berpendapat kalau kawasan konservasi yang bukan nasional terus bagaimana, misalnya kawasan konservasi daerah.

“RPP ini mengakomodasi dari butir kedua itu kenapa muncul Perubahan status zona inti, tapi ada baiknya kalau kita lihat hal yang terkait yaitu di pasal 17 undang-undang cipta kerja,” ujarnya.

Bunyi pasal 17 UU Cipta Kerja yakni butir pertama, Pemberian perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem perairan pesisir, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi Kapal asing.

Butir kedua, berbunyi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut “tidak dapat diberikan” pada zona inti di kawasan konservasi.

Kata Sutrisno, butir kedua ini yang perlu pencermatan lebih khusus. Kalau berpegang pada butir 2, kegiatan apapun kegiatan usaha apapun tidak bisa dilakukan di zona inti di kawasan konservasi.

“Oleh sebab itu dianggap merupakan kebijakan nasional strategis bisa dicari alternatif lain. Dengan cara merubah status zona inti tadi, tapi prosedurnya panjang,” pungkasnya.   

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: