Kemnaker Kebut Penyelesaian 4 Rancangan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah merampungkan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Keempat RPP tersebut ialah Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan, Pengupahan (Revisi sebagian PP No. 78 Tahun 2015) dan Penyelenggaraan Program

"Apabila keempat RPP ini telah selesai dan dapat mulai diimplementasikan, maka manfaat dari UU CK klaster ketenagakerjaan akan dapat semakin dirasakan baik oleh pekerja ataupun stakeholders ketenagakerjaan lainnya," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam acara diskusi Outlook Ekonomi Indonesia 2021, di Jakarta, Selasa (22/12).

Dia mengatakan, dengan seleasinya RPP tersebut, diharapkan juga dapag memberikan perbaikan pada ekosistem ketenagakerjaan yang ada. Tak sampai di situ, implementasi UU CIpta Kerja ini akan membantu mengakselerasi pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2021.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengundang 106 rektor perguruan tinggi se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk melakukan uji sahih Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

"Sesuai janji kami, Pemerintah dalam hal ini Kemnaker, hari ini mengundang kembali para rektor dalam rangka menampung masukan/tanggapan maupun saran terhadap rancangan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya secara virtual di Jakarta, Senin (14/12).

Ida menyatakan, dalam uji shahih Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja ini, para rektor atau yang mewakili dapat memberikan kontribusi berupa masukan/tanggapan, maupun saran terhadap empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang dalam penyusunan dan pembahasan oleh pemerintah.

Keempat RPP tersebut yakni pertama, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kedua, PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Ketiga, PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Keempat, PP tentang Pengupahan.

Dalam penyusunan dan pembahasan RPP-RPP ini, kata Menaker Ida, pihaknya sudah melibatkan dengan Tim Tripartit (unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha dan unsur pemerintah) maupun dengan stakeholders yang lain.

"Kita juga melibatkan para pakar/akademisi/ILO/World Bank/Dewan Pengupahan, maupun pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu kami di Kemnaker juga telah melakukan uji sahih di beberapa wilayah antara lain Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: