Tarik Muhammad Lutfi Jadi Mendag, Jokowi Ingin Kuasai Pasar Ekspor AS?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulangkan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Muhammad Lutfi untuk mengangkatnya menjadi Menteri Perdagangan (Mendag). Pemanggilan ini sebelumnya sudah banyak diprediksi, lantaran posisi Menteri Perdagangan yang diduduki Agus Suparmanto dinilai kurang memuaskan.

Terlebih, Muhammad Lutfi merupakan salah seorang yang berperan dalam memuluskan perpanjangan preferensi tarif bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat (AS). Kesepakatan ini didapat saat dirinya masih menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada 1 November 2020.

Lutfi menilai, Indonesia punya banyak peluang emas berkat perpanjangan fasilitas GSP ini. Sebab, bersamaan ketika Indonesia mendapat perpanjangan fasilitas tarif perdagangan tersebut, Thailand yang selama ini jadi eksportir nomor 1 Negeri Paman Sam dari kawasan Asia Tenggara justru kehilangan 804 pos tarifnya.

Itu setara USD 2,4 miliar, atau 50 persen daripada fasilitas yang Negeri Gajah Putih nikmati selama ini

"Jadi mustinya setelah ini, Indonesia akan menjadi nomor satu, karena Indonesia nomor dua setelah Thailand, dan Thailand sekarang dipotong fasilitas GSP-nya," kata Lutfi beberapa waktu lalu, seperti dikutip Selasa (22/12/2020).

Selain Thailand, Lutfi melihat Turki dan India juga mendapat potongan GSP. Jika melihat peluang daripada ketiga negara tersebut, maka itu adalah ekspor berupa produk suku cadang otomotif, panel elektronik, hingga produk porselen, perhiasan, dan produk konsumsi dari buah.

Di sisi lain, Vietnam baru-baru ini juga telah mendapatkan tuduhan dari Amerika Serikat berupa manipulasi foreign exchange. Kemudian Vietnam juga dianggap melakukan ilegal timber atau pengenaan kayu ilegal untuk produk furniture-nya.

"Jadi saya bisa melihat, dalam 1-2 tahun mendatang furniture akan tumbuh hebat sekali. Ini karena pesaing utama kita di Asean, Vietnam, dituduh melakukan ilegal manipulation dari kayu yang ilegal," ujar Lutfi.

Memanfaatkan situasi ini, Pemerintah RI akan mengerahkan upaya agar pelaku UKM di Tanah Air untuk menikmati fasilitas GSP ini. Khususnya bagi produsen yang bergerak di bidang kerajinan tangan (handmade), pintu kayu, hingga perhiasan.

"Jadi kalau hari ini kita mendapatkan USD 2,6 miliar ekspor kita menggunakan fasilitas GSP, pada waktu 3-4 tahun kemudian kita menargetkan at least pertumbuhannya menjadi USD 7,1 miliar, atau naik kira-kira 300 persen dari hari ini," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: