10 RPP Cipta Kerja Paling Banyak Direspon Publik, Pemberdayaan UMKM Paling Populer

Portal UU Cipta Kerja kini bisa diakses masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah membentuk Tim Serap Aspirasi (TSA) untuk melakukan sosialisasi dan serap aspirasi publik terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) UU Cipta Kerja.

Adapun aksi TSA itu dilakukan melalui webinar, bertemu langsung dengan aspirator, serta membuka akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap RPP dan RPPres.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada TSA tidak terlepas dari draf RPP yang sudah diunggah ke dalam website resmi UU Cipta Kerja. Sampai dengan 25 Desember 2020, 28 draf RPP sudah diunggah ke website.

Ketua TSA Franky Sibarani menyatakan pihaknya akan terus menampung aspirasi masyarakat dan memberikan rekomendasi terhadap pembuatan RPP dan RPPres sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja.

"Sehingga semangat reformasi dan kemudahan berusaha yang merupakan elemen utama dari UU Cipta Kerja bisa tertuang secara jelas dalam RPP dan RPPres," kata Franky dalam keterangannya, Selasa (29/12/2020).

Beberapa pihak yang telah memberikan aspirasinya antara lain dari Forum Kyai Kampung, PP Muhammadiyah, SAS Institute, UIN Syarif Hidayatullah, KPPOD, CorrDev Universitas Kristen Satya Wacana,Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), REI Institute, CSIS, Asosiasi UPK Nasional, dan elemen lainnya.

TSA mencatat RPP Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM mendapatkan masukan dan aspirasi terbanyak. Menyusul kemudian RPP Lembaga Pengelola Investasi, dan RPP Penataan Ruang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi resmi menandatangani undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Setelah diteken dan diundangkan maka undang-undang ini resmi berlaku.

2 dari 2 halaman