Program PEN Lanjut di 2021, Pemerintah Siapkan Rp 372 Triliun

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Petugas menata tumpukan uang kertas di ruang penyimpanan uang "cash center" BNI, Jakarta, Kamis (6/7). Tren negatif mata uang Garuda berbanding terbalik dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai bangkit ke zona hijau (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap berlanjut di tahun 2021. Adapun total nilai PEN yang dialokasikan pemerintah pada tahun ini mencapai Rp372,3 triliun.

"Dukungan program PEN tetap dilanjutkan. PEN (2021) dengan anggaran Rp372,3 triliun," kata Airlangga saat membuka perdagangan BEI 2021, Senin (4/1/2021).

Airlangga mengatakan, melalui PEN ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di tahun 2021. Juga untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

"Sehingga, bisa akslerasi peningkatan lapangan kerja untuk membuat Indonesia lebih kompetitif," imbuh dia.

Dia merinci, untuk sektor UMKM alokasi nilai PEN mencapai Rp48,8 triliun. Terdiri atas Subsidi bunga KUR reguler sebesar Rp14,8 triliun, Dukungan pembiayaan terhadap KUMKM sebesar Rp1,0 triliun, Penjaminan loss limit sebesar Rp1,0 triliun, dan Cadangan pembiayaan PEN sebesar Rp32,0 triliun.

Kemudian nilai alokasi sektor Kesehatan mencapai Rp25,40 triliun. Rinciannnya, Pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp18,0 triliun, Pengadaan imunisasi, Sarpras, Laboratorium, dan Litbang sebesar Rp4,97 triliun, dan Cadangan iuran BPJS bagi PBPU/BP sebesar Rp2,43 triliun.

Alokasi sektor Perlindungan Sosial mencapai Rp110,2 triliun. Terbagi atas Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, Program Sembako Rp45,1 triliun, Kartu Prakerja sebesar Rp10,0 triliun, BLT Dana Desa sebesar Rp14,4 triliun, dan Bansos Tunai Rp12,0 triliun.

Sementara alokasi sektor Pembiayaan Korporasi mencapai Rp14,9 triliun. Mencakup PMN kepada lemabaga penjaminan sebanyak Rp5,0 triliun, PMN kepada BUMN untuk penugasan sebanyak Rp8,9 triliun, dan Penjamin backstop loss limit sebanyak Rp1,0 triliun.

Lalu, alokasi bagi sektor Insentif Usaha mencapai Rp20,40 triliun. Diantaranya Pajak DTP sebanyak Rp3,1 triliun, Pembebasan PPh 22 Impor sebanyak Rp12,0 triliun, serta Pemgembalian Pendahuluan PPN sebanyak Rp5,3 triliun. Terakhir, alokasi untuk sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda mencapai Rp152,4 triliun.

Meliputi Dukungan Pariwisata sebanyak Rp5,46 triliun, Ketahanan Pangan sebanyak Rp14,96 triliun, Pengembangan ICT sebanyak Rp19,4 triliun, Pinjaman ke Daerah sebanyak Rp10,0 triliun, Padat Karya K/L sebanyak Rp14,2 triliun, Kawasan Industri sebanyak Rp12,7 triliun, dan Cadangan Belanja PEN sebanyak Rp75,8 triliun.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Pengawas Obat dan Makanan Federal AS (FDA) menyetujui penggunaan darurat vaksin COVID Moderna, di tengah penyuntikan perdana vaksin buatan Pfizer membawa harapan baru akan pemulihan ekonomi AS. Tapi analis umumnya menilai, 6 bulan ke depan masi...

2 dari 3 halaman

Realisasi PEN Capai Rp 502,71 Triliun per 23 Desember 2020

Pemerintah melaporkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp502,71 triliun hingga per 23 Desember 2020. Angka itu setara dengan 72,3 persen dari total anggaran sebesar Rp695,2 Triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, pemerintah terus berupaya memaksimalkan penyaluran program PEN hingga akhir tahun 2020 untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional, juga guna penanganan COVID-19 bidang kesehatan.

Dia menyebut ada dua klaster di dalam Program PEN yang mencatat pencapaian lebih dari 90 persen yaitu klaster perlindungan sosial yang mencapai 94,7 persen atau sebesar Rp217,99 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp230,21 triliun, dan klaster UMKM yang mencapai realisasi sebesar 92,8 persen atau Rp107,93 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp116,31 triliun.

Selanjutnya klaster Sektoral K/L dan Pemda mencapai realisasi 88,1 persen atau Rp59,77 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp67,86 triliun, klaster kesehatan realisasinya mencapai 54,4 persen atau Rp54,13 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp99,5 triliun, klaster Intensif usaha mencapai realisasi sebesar 45,4 persen atau Rp54,73 trililun dari alokasi anggaran sebesar Rp120,61 triliun, dan yang terakhir klaster pembiayaan korporasi mencapai realisasi sebesar 13,4 persen atau sebesar Rp8,16 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp60,73 triliun.

“Realisasi program PEN menunjukkan akselerasi yang terus meningkat pada Kuartal IV 2020 ini, telah mencapai Rp184,3 Triliun jika dibandingkan dengan realisasi per 30 September 2020 sebesar Rp318,48 Triliun. Dua klaster dengan peningkatan realisasi tertinggi adalah klaster perlindungan sosial dan dukungan sektor UMKM dengan capaian di atas 90 persen. Di dalam kedua klaster ini terdapat sejumlah program yang telah mencapai realisasi 100 persen,” ujarnya dalam pernyataanya, Rabu (30/12).

Adapun program-program pada klaster perlindungan sosial yang telah mencapai realisasi 100 persen diantaranya adalah Program Keluarga Harapan dan Bantuan Beras, Kartu Sembako dan Bantuan Tunai, Bansos Jabodetabek, Bansos Tunai Non Jabodetabek, Bantuan Subsidi Upah/Gaji, Bantuan Subsidi Upah/Gaji Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Kemendikbud dan Kemenag.

3 dari 3 halaman

Perlindungan Sosial

Cara Mudah Daftar Kartu Prakerja dan Fasilitas yang Didapat. (Sumber: Situs Resmi Kartu Prakerja)

Selebihnya progres realisasi di klaster perlindungan sosial seperti Kartu Prakerja mencapai 99,5 persen, namun telah mencapai 5,6 juta penerima manfaat sesuai target, dan program diskon listrik mencapai 84,4 persen. Hanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang realisasinya mencapai 64,43 persen.

Program PEN klaster perlindungan sosial ini telah memberikan manfaat bagi 67,54 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial baik berupa sembako dan bantuan langsung tunai.

Selain itu jaring pengaman sosial ini juga bermanfaat bagi 5,6 juta penerima manfaat Kartu Pra Kerja, 31,4 juta rumah tangga yang mendapat manfaat diskon listrik, 12,4 juta tenaga kerja melalui program Bantuan Subsidi Upah/Gaji, 44,3 juta murid dan pengajar yang mendapat subsidi kuota internet, sementara 1,95 juta guru dan tenaga pendidik honorer di lingkungan Kemendikbud serta 618 ribu guru dan tenaga pendidik honorer di lingkungan Kemenag mendapat bantuan upah sebesar Rp1,8 juta.

Dukungan Pemerintah pada dunia usaha khususnya pelaku UMKM juga tergambarkan melalui capaian realisasi anggaran yang tinggi. Beberapa program yang mencapai realisasi 100 persen pada klaster UMKM diantaranya, Bantuan Produktif Pelaku Usaha Mikro, Restrukturisasi Kredit UMKM, dan Pembiayaan Investasi Melalui LPDB KUMKM.

Program lain seperti Penjaminan Kredit UMKM mencapai 99,52 persen, pph Final UMKM 96,10 persen, dan Subsidi Bunga mencapai realisasi sebesar 63 persen.

Manfaat program PEN klaster UMKM ini dirasakan secara langsung oleh 12 juta pelaku usaha mikro, 101 ribu nasabah UMKM melalui skema pembiayaan investasi LPDB, 4,6 juta debitur yang mendapat restrukturisasi kredit UMKM, 22,18 juta debitur yang memanfaatkan subsidi bunga UMKM, 761 ribu debitur yang mendapat penjaminan kredit UMKM, dan 233 ribu UMKM yang memanfaatkan keringanan wajib pajak.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com