Sistem Kemitraan Transportasi Online di Indonesia Tak Bisa Disamakan dengan Inggris

FOTO: Minim Pengawasan, Ojol Masih Berkerumun saat Menunggu Penumpang — Pengemudi ojek online (ojol) memenuhi bahu jalan saat menunggu penumpang di kawasan Cililitan, Jakarta, Rabu (16/9/2020). Minimnya pengawasan membuat masih banyak pengemudi ojol yang berkerumun saat menunggu penumpang meski Pemprov DKI Jakarta telah melarangnya. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Kasus pengemudi transportasi daring yang mendapatkan status pekerja di Inggris mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). MTI menilai hukum luar negeri tidak serta merta bisa dijadikan acuan karena sistem kerja pengemudi transportasi online di Indonesia menganut asas kemitraan dan masih berbasis komisi atau bagi hasil.

Sejauh ini, MTI juga menilai bahwa hak-hak dan kesejahteraan para mitra sudah diatur ketat oleh pemerintah. Lebih dari itu para mitra pengemudi ini sangat diperhatikan oleh pihak aplikator dibandingkan saat mereka masih menjadi pengemudi ojek pangkalan.

Sekretaris Jenderal MTI Harya S. Dillon mengatakan angkutan umum di Indonesia, selain Transjakarta, itu masih menganut sistem setoran.

Khusus untuk transportasi daring, menurut dia, sistem kerja samanya seperti waralaba karena mereka menggunakan aset mereka sendiri, namun memakai brand dari aplikator di mana mereka bernaung sebagai mitranya.

“Kalau mereka mau menuntut seperti yang dilakukan di Inggris, di mana pengemudi Uber itu bisa dianggap worker, itu tidak sama. Worker itu bukan employee atau karyawan, dan mereka dibayar per jam dan ada ketentuan harus masuk kantor. Sementara di sini, sistem yang dianut adalah sistem komisi. Jadi putusan hukum yang diambil di Inggris itu tidak serta-merta bisa kita terapkan di sini,” ujarnya seperti dikutip Kamis (25/3/2021).

Seperti yang diketahui, industri transportasi online sudah diatur diatur lebih awal di Indonesia dibanding di Inggris, yakni melalui Permenhub No 118 Tahun 2018 untuk taksi online dan Permenhub No 12 Tahun 2019 untuk ojek online.

Berbeda dengan negara lain, pemerintah Indonesia mengatur tarif minimum per kilometer yang wajib dipatuhi oleh perusahaan aplikator dan diterima oleh mitra driver online.

Tarif ditetapkan dengan menghitung standar kehidupan layak dan biaya operasional driver, seperti biaya bensin, pemeliharaan dan penyusutan kendaraan, pulsa dan data, profit mitra, serta biaya program jaminan sosial BPJS.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Razia parkir liar yang digelar Dinas Perhuungan DKI membuat pengemudi ojek online dan tukang kopi keliling kabur. Petugas merazia sejumlah motor yang ditinggal pemiliknya berbelanja. Razia dilakukan di Mangga Dua dan Senen.

2 dari 2 halaman

Aturan di Indonesia Lebih Lengkap

Relawan Bagi-Bagi Masker ke Pengguna Jalan — Relawan membagikan masker kepada pengemudi ojek online di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (17/3/2020). Sebanyak 3.000 masker dibagikan secara gratis sebagai salah satu bentuk keprihatinan sekaligus berpartisipasi dalam upaya mencegah penyebaran virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aturan di Indonesia juga lebih lengkap memuat aspek, keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan serta keteraturan, dan disusun berdasarkan masukan dari asosiasi driver online.

Harya lebih jauh melihat perbedaan pada faktor yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum oleh Mahkamah Agung di Inggris itu. Keputusan yang mengabulkan kenaikan status pengemudi transportasi daring Uber menjadi setara pekerja (worker) itu diambil dikarenakan pengemudi Uber itu menuntut adanya tunjangan pensiun yang pembayarannya dilakukan dengan memangkas upah mereka.

Sebagaimana dikutip dari laman dfalaw.co.uk, sebuah firma hukum di Inggris, seorang pekerja (worker) dapat memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sesuai minimum upah nasional. Status pekerja mandiri (self-employed) juga masuk dalam kategori worker menurut hukum Inggris.

“Setiap negara mempunyai hukum dan peraturannya sendiri-sendiri dan tidak bisa dijadikan acuan karena konteks yang berbeda. Bahkan di California yang merupakan pusat teknologi, hasil referendum justru membatalkan tuntutan serupa, yang mana pengemudi transportasi daring tidak dikategorikan pekerja tetapi melainkan kontraktor independen,” terang Harya.

Menurut dia, pihak MTI bersedia melakukan kajian lebih lanjut terkait status industrial para pengemudi transportasi daring ini kedepannya. Sejauh ini, dia melihat bahwa hak-hak dan kesejahteraan para mitra di Indonesia selama ini sudah cukup diperhatikan pihak aplikator dibandingkan kondisi mereka dulu saat menjadi pengemudi ojek pangkalan.

Turun ke Jalan, Masyarakat Adat Maori Protes RUU Penafsiran Kembali Perjanjian Waitangi