Pemerintah Diminta Perhatikan Perajin Tempe Tahu dan Tinjau Ulang Pola Impor Kedelai

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta lebih serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe bisa terjaga. Serta tidak ragu menindak para pelaku yang mengambil keuntungan secara tidak adil dari situasi kelangkan kedelai belakangan.

“Kami sangat prihatin dengan kenaikan harga kedelai yang luar biasa. Tempe dan tahu banyak dikonsumsi rakyat Indonesia, sumber protein yang terjangkau orang banyak. Karena itu, perlu ada campur tangan pemerintah sehingga pasokan dan harga kedelai kembali normal,” kata Direktur Eksekutif DPP PSI, Andy Budiman, dalam konferensi pers virtual, Kamis (7/1/2021).

Selain itu, pemerintah juga diminta meninjau ulang pola impor kedelai. Dengan membuka pihak mana saja yang mendapatkan kuota impor tempe, juga sistem distribusinya.

"Jangan sampai kenaikan harga kedelai kembali terulang. Kebutuhan rakyat yang satu ini harus mendapat perhatian lebih,” lanjut Andy.

Seperti diketahui, sempat terjadi mogok produksi 160 ribu perajin tahu-tempe karena meningkatnya harga kedelai dari kisaran Rp 6.500/kg menjadi Rp 9.400/kg.

"Kedelai adalah komoditas penting di Indonesia karena diolah menjadi tahu dan tempe. Sumber protein dengan harga terjangkau terutama untuk kalangan menengah bawah. Pasokan dan harganya seharusnya dapat terus dijaga agar aman," ujar juru bicara PSI, Kokok Dirgantoro.

Indonesia mengimpor 2,6-2,7 juta ton kedelai setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri yang berkisar 3 juta ton di mana dua juta ton bahkan lebih diserap perajin tahu tempe.

"Mengingat dampak pengganda kedelai ini sangat besar, sudah seharusnya pemerintah mengamankan harga berikut pasokannya," jelas Kokok.

Saksikan Video Ini