Anggaran Ketahanan Pangan 2021 Naik 30 Persen Jadi Rp 104 Triliun

Ilustrasi – Petani di Cingebul, Lumbir, Banyumas sedang panen padi. (Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan 2021 meningkat sebesar 30 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terjadi penurunan.

Anggaran ini akan digunakan untuk program ketahanan pangan 2021 agar dapat meningkatkan produksi pangan, sebagai salah satu upaya mendukung pemulihan ekonomi.

“Kalau kita lihat anggaran ketahanan pangan dari 2016 sampai dengan 2020, trennya turun. Namun, kami akan membuat di 2021 meningkat. Kalau 2020 kemarin kami perkirakan hanya sekitar Rp80 triliun, maka di tahun 2021 akan menjadi Rp104 triliun,” ujar Wamenkeu secara daring pada Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin (11/1/2021).

Anggaran ketahanan pangan pada tahun 2021 diberikan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp62,8 triliun dengan rincian Kementerian Pertanian sebesar Rp21,8 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,7 triliun, dan Kementerian PUPR Rp34,3 triliun.

Untuk Non K/L, alokasi APBN 2021 diberikan kepada subsidi sebesar Rp25,3 triliun dan belanja lain-lain Rp5,4 triliun. Sementara, Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp5,6 triliun berupa DAK irigasi, DAK pertanian, DAK kelautan dan perikanan, dan DAK non fisik dana pelayanan ketahanan pangan.

“Peningkatan anggaran 2021 cukup besar. Mohon bisa digunakan secara optimal untuk membantu sektor ketahanan pangan dan juga menggiring pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Kami mengharapkan nanti bisa dibangun sinergi yang baik antara berbagai kementerian,” kata Wamenkeu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Seorang warga asal Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, membuat inovasi cara menanam padi tanpa menggunakan tanah dan pupuk organik. Uniknya, tanaman padi ini bisa panen empat kali dalam satu tahun.

2 dari 2 halaman

Mendorong Produksi

Stok Beras Nasional di Tengah Pandemi — Aktivitas petani saat menggiling padi usai dipanen di persawahan kawasan Rorotan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Cadangan beras pemerintah (CBP) diprediksi mampu untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri di tengah pandemi Covid-19, bahkan hingga akhir tahun 2020. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Kebijakan ketahanan pangan pada tahun 2021 akan berfokus pada mendorong produksi komoditas pangan melalui membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.

Selain itu, Pemerintah juga akan merevitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani atau nelayan dan distribusi pangan.

Di samping itu, pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke) juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan melalui pemberdayaan transmigrasi atau petani eksisting dan investasi small farming.

“Sektor pertanian dan ketahanan pangan adalah mesin dari perekonomian nasional. Tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor ini luar biasa besar dan income yang di-generate di sektor ini juga sangat besar. Sektor pertanian adalah kunci kita, kunci dalam penciptaan tenaga kerja,” ujarnya.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com