Liputan6.com, Jakarta - Dampak optimal vaksinasi covid-19 terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi baru akan terlihat pada semester II 2021. Hal ini disampaikan oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira.
Pemerintah berencana memulai program vaksinasi Covid-19 pada 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi penerima vaksin pertama.
Baca Juga
Menurut Bhima, vaksinasi memang akan dimulai tapi kegiatan ekonomi tidak akan langsung kembali seperti semula. Hal ini mengingat pemerintah juga masih menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga sedikit membatasi mobilitas.
Advertisement
"Efeknya akan dirasakan terhadap kegiatan ekonomi pada semester II, ketika itu akan lebih optimal," kata Bhima kepada Liputan6.com pada Selasa (12/1/2021).
Ia menjelaskan, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan label halal MUI untuk vaksin Sinovac akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Setelahnya, akan berdampak pada peningkatan konsumsi Rumah Tangga (RT) dan investasi.
"Kalau sudah disetujui, artinya masyarakat bisa lebih yakin untuk vaksin, lalu angka penularan Covid-19 bisa ditekan. Ketika indeks kepercayaan konsumen lebih baik, maka simpanan uang masyarakat di bank bisa perlahan dibelanjakan dan dicairkan, lalu konsumsi RT dan investasi akan meningkat. Khususnya ini akan terjadi pada semester II," ungkapnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Dimulai Besok Rabu, Simak Tahapan Vaksinasi Covid-19
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memastikan proses vaksinasi akan dilakukan mulai besok, Rabu (13/1/2021). Adapun tahap pertama akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Tana Air.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengatakan, untuk tahap pertama sebanyak 1,48 juta tenaga kesehatan akan disuntikan vaksin. Dia berharap pada akhir Februari sudah bisa selesai.
"Di seluruh dunia tahapan ini sama kenapa diberikan ke nakes? karena kriterianya yang diberikan oleh orang-orang yang berisi risiko tinggi untuk terpapar karena tenaga kerja kesehatan ini selalu terpapar pasien covid Mereka ingin diberikan pertama kali," kata BGS dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Selasa (13/1/2020).
Setelah tenaga kesehatan, maka vaksin selanjutnya akan disuntikan kepada petugas publik. Di mana, petugas publik ini adalah orang yang tugas sehari-harinya bertemu dengan banyak orang.
"Vaksinasi kita akan berikan berikutnya ke 17,4 juta petugas publik, jadi setelah petugas kesehatan kita ke petugas publik," jelas dia.
Prioritas ini sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Di mana negara-negara tersebut sebagian besar menaruh lansia diurutkan kedua, kemudian baru petugas publik dengan alasan ekonomi bukan karena politik.
"Tapi lebih ke alasan kemanusiaan karena orang-orang lansia ini adalah orang yang critical kemungkinan kenanya kalau kena meninggalnya tinggi sehingga diperoleh duluan. di Indonesia kita taruh di 2B," jelas Menteri Kesehatan.
Advertisement
Batas Usia
BGS menjelaskan, alasan pemerintah tidak menaruh prioritas lansia sebagai penerima vaksin kedua karena uji klinis vaksin dilakukan ada batasan usianya, yakni hanya mencapai 59 tahun. Adapun target penerima vaksin lansia sendiri mencapai 21,5 juta.
"Kita harapkan kalau vaksin yang lain datang di bulan April itu adalah vaksin yang memang sudah uji klinisnya digunakan untuk di atas 60 tahun jadi kita akan mulai untuk petugas publik dan lansia sekitar bulan Maret April," jelasnya.
"Kalau selesai diharapkan hampir April dan Mei untuk kita lakukan seluruh masyarakat tahapannya saya kira seperti itu," sambung dia.