Jokowi soal Pendanaan Terorisme Berkedok Donasi: Ganggu Stabilitas Sistem Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk lebih memperkuat tindak pencegahan dan pemberantasan atas motif pendanaan terorisme dan pencucian uang yang semakin beragam, salah satunya berkedok donasi.

"Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi. Kondisi ini yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan ini harus kita mitigasi," imbuhnya dalam acara Koordinasi Tahunan bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) secara virtual, Kamis (14/1/2021).

"Seperti shadow ekonomi, peningkatan kejahatan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baik," dia menegaskan.

Jokowi juga mengajak Satuan Tugas (Satgas) Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) untuk menelusuri tindak pendanaan terorisme yang acap berkedok donasi masyarakat dan kemanusiaan.

"Selain itu optimalkan juga peran Satgas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat, sumbangan kemanusiaan, dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat," ucapnya.

RI 1 juga mengarahkan seluruh pihak untuk terus bersinergi, termasuk antar sektor publik dan sektor private guna melakukan terobosan-terobosan.

"Khususnya dalam penyelamatan aset-aset negara dengan membentuk Public Private Partnership (PPP), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia," sambungnya.

"Kepada para pakar hukum, saya minta komitmen dan konsistensinya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi dan keuangan yang diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, agar mampu memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: