Petani: Pemerintah Jangan Setengah-Setengah Berpihak ke Petani

Liputan6.com, Jakarta - Para petani mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah mempercepat penerbitan regulasi mengenai pupuk subsidi. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 pada 30 Desember 2020 lalu.

Tidak hanya itu, terobosan Kementan mengenai penyederhanaan regulasi dalam distribusi pupuk subsidi menjadi satu hal yang positif. Jika sebelumnya aturan distribusi pupuk harus melalui Peraturan Gubernur (Pergub) kini cukup melalui Surat Keputusan (SK) Dinas Pertanian setempat.

Sayangnya, upaya percepatan di pemerintah pusat ini belum diikuti oleh jajaran di pemerintah daerah. Hal ini yang membuat para petani menilai pemerintah masih belum all out dalam mendukung kesejahteraan petani.

"Saya berharap keberpihakan kepada petani tidak setengah-setengah sehingga petani bisa melakukan aktifitas bertani dengan tenang, karena alokasi pupuknya sudah disediakan dengan pasti," kata Ketua KTNA Jawa Barat H Otong Wirant kepada Liputan6.com, Jumat (15/1/2021).

Hingga 10 Januari 2020, dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, baru 93 kabupaten/kota yang sudah menerbitkan SK. Masih terdapat 421 kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK tersebut. Akibatnya, meski produsen dan distributor sudah menyediakan komoditas pupuk ini hingga di pelosok daerah, pupuk bersubsidi sama sekali belum disalurkan kepada petani hingga terbitnya SK.

Alhasil, petani terpaksa membeli pupuk dengan harga non subsidi. Hal tersebut pula yang menyebabkan mengemukanya isu mahalnya harga pupuk lantaran petani e-RDKK yang biasa beli pupuk subsidi terpaksa harus membeli pupuk non subsidi sampai dengan SK di daerahnya terbit, demi tetap bisa menanam dan produktif.

"Iya itu lah kenyataan yang harus dihadapi petani. Kita sudah bersuara tapi birokrasi tidak memperhatikannya. Saya berharap keberpihakan kepada petani tidak setengah-setengah, sehingga petani bisa bertani dengan tenang karena alokasi pupuknya sudah disediakan dengan pasti," tegasnya.

"Sekarang sudah bisa dengan SK Dinas. Itu harusnya satu hari selesai. Meski sedang pandemi, sebagian PNS WFH, itu tidak bisa jadi alasan karena bisa dikerjakan di mana saja," pungkas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: