Menteri PANRB Bakal Evaluasi Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara

Adapun sebelumnya Anggota Komisi II DPR RI mengusulkan agar pemerintah menghapus lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selanjutnya, tugas, fungsi dan wewenangnya KASN bisa disatukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

“Penghapusan lembaga KASN, fungsi tugas dan wewenang Komisi aparatur sipil negara KASN pada rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang ASN dihapus. Untuk selanjutnya dilekatkan kembali kepada kementerian,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PPP  Syamsurizal, dalam Raker Komisi II DPR dengan MenPAN RB, Senin (18/1/2021).

Sebab berdasarkan undang-undang ASN, KASN adalah sebuah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. KASN memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN serta penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

“Persoalannya dari ketentuan mengenai KASN terletak pada prinsipnya penjelasan undang-undang ASN sama sekali tidak menjelaskan pentingnya pembentukan lembaga non struktural, dibandingkan misalnya dengan pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang pengawasan dan penjatuhan sanksi yang selama ini dijalankan oleh Kementerian yang bertugas di bidang pendayagunaan Aparatur Negara,” pungkasnya.

isi Aparatur Sipil Negara (KASKomisi Aparatur Sipil Negara (KASN)Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)N)