DPR Minta Pemerintah Pecat Direksi BUMN yang Kelola Pupuk Subsidi

Pabrik Pupuk milik Pupuk Indonesia Holding Company (dok: Pupuk Indonesia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IV, DPR-RI, Sudin geram dengan masalah penyaluran subsidi pupuk yang selalu sama setiap tahun. Atas dasar itu, Sudin pun mengusulkan kepada pemerintah untuk memecat direksi Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) yang menerima dana subsidi pupuk.

Sudin menjelaskan, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk subsidi pupuk sangat besar setiap tahun. Namun ternyata subsidi tersebut tidak membuahkan hasil. Diketahui, pada tahun ini subsidi pupuk dari pemerintah ke PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai Rp 33 triliun.

Bila dirinya menjadi presiden, anggaran fantastis tersebut lebih baik dibelikan pupuk secara langsung bukan diberikan langsung lewat PT Pupuk Indonesia.

"Kalau saya jadi presiden, Rp 33 triliun ini ngapain beli di PT PI? Beli aja di luar (PT PI)," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Sudin pun mempertanyakan rincian alokasi penyediaan pupuk bersubsidi kepada PT Pupuk Indonesia. Dia khawatir anggaran subsidi pupuk malah digunakan untuk membeli seragam atau akomodasi perjalanan dinas para direksi.

"Jangan-jangan seragam juga masuk ke anggaran subsidi pupuk. Jalan-jalan direksi juga masuk situ. Kalau ini benar, akan saya buat laporannya," kata Sudin tegas.

Bahkan dia mengusulkan untuk memecat para direksi perusahaan BUMN yang terbukti menerima dana subsidi pupuk. Para direksi tersebut diganti jabatannya menjadi kepala pabrik di masing-masing perusahaan dan bisa menghemat anggaran.

"Dirut-dirut ini enggak ada gunanya, pecat saja, ganti pakai kepala pabrik, jadi hemat anggaran kan? Daripada gajinya buat dirut-dirut ini," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Seorang warga asal Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, membuat inovasi cara menanam padi tanpa menggunakan tanah dan pupuk organik. Uniknya, tanaman padi ini bisa panen empat kali dalam satu tahun.

2 dari 2 halaman

Pupuk Indonesia Ungkap Kendala Penyaluran Pupuk Subsidi

Gedung Petrokimia Gresik (pupuk-indonesia.com)

Sebelumnya, Direktur Utama Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman membeberkan kesiapan perseroan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dan non subsidi di tahun 2021.

Terhitung, stok awal dan prognosa produksi pupuk di tahun 2021 mencapai 15,47 juta ton. Sementara hingga 16 Januari 2021, stok pupuk bersubsidi mencapai 1,21 juta ton (stok lini 3 produsen).

"Untuk UREA stok awal dan prognosa produksinya 8,7 juta ton, dengan alokasi subsidi sesuai anggaran 2021 4,61 juta ton dan non subsidi 3,8 juta ton. Total 7,9 juta ton, sehingga untuk UREA masih ada cadangan untuk 2022 sebesar 782 ribu ton," jelas Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (18/1/2021).

Untuk pupuk NPK, stok awal dan prognosa produksinya ialah 3,8 juta ton dengan alokasi subsidi 2,68 juta ton dan non subsidi 618 ribu ton. Total alokasi NPK mencapai 3,3 juta ton sehingga masih ada cadangan untuk awal 2022 sebesar 571,8 ribu ton.

Kemudian untuk pupuk SP 36, stok awal dan prognosa produksinya ialah 961 ribu ton dengan alokasi subsidi 640 ribu ton dan non subsidi 20 ribu ton. Total penyaluran pada 2021 ialah 660 ribu ton sehingga cadangan untuk awal 2022 masih ada sebanyak 300 ribu ton.

"Pupuk ZA 129 ribu atau hampir 130 ribu ton, dan organik 194 ribu ton (cadangan untuk awal tahun 2022)," lanjutnya.

Pupuk
Produk
Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam/tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman.
Lihat Selengkapnya
Pupuk
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Pupuk Subsidi
Subsidi Pupuk