Menaker Pastikan Dana Subsidi Gaji Bukan dari Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, anggaran yang digunakan untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji adalah murni berasal dari APBN, bukan uang pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam menggunakan uang APBN bukan uangnya pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa sama sekali tidak menggunakan uang pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menaker dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (18/1/2021).

Menaker mengatakan, hal ini merupakan salah satu cara pemerintah memberikan reward atau penghargaan kepada pekerja, dan perusahaan yang telah mempercayakan jaminan sosialnya kepada BPJS Ketenagakerjaan

“Nanti bisa mengkonfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan, setelah itu banyak sekali inisiatif-inisiatif baru dari perusahaan-perusahaan, yang kemudian termotivasi mendaftarkan atau pekerjaannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Adapun Menaker Ida menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk subsidi gaji ini sebesar Rp 29,7 triliun yang diperoleh dari dana APBN 2020. Namun selama 2 gelombang penyaluran BSU hanya terealisasi Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen.

Meskipun banyak kendala terkait penyaluran subsidi gaji, seperti duplikasi rekening ganda, data tidak valid seperti nama yang terdaftar itu tidak sama. Lalu rekeningnya ditutup oleh pemilik rekening atau pihak bank, karena ada masalah.

Kemudian rekening tidak terdaftar di kliring bank penerima atau tidak ikut dalam sistem kliring nasional. Penyebab lainnya, yakni rekening  pasif yang tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: