Ekonomi Syariah Jadi Primadona Baru di Indonesia

20170209-Bank-Syariah-Jakarta-AY — Petugas melayani nasabah di BRI Syariah, Jakarta, Kamis (9/2). Perbankan syariah dinilai perlu menjaga momentum pertumbuhan dan pangsa pasar yang berlangsung sepanjang 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ketua PMO Merger Bank Syariah Milik BUMN, Hery Gunardi mengatakan sepanjang tahun 2020 ekonomi syariah menjadi primadona. Khususnya di industri perbankan syariah Indonesia.

"Ekonomi syariah kini menjadi primadona baru, di Indonesia, khususnya industri perbankan syariah," kata Hery dalam Webinar Sharia Economic Outlook 2021, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Sepanjang tahun 2020 yang bertepatan dengan masa pandemi Covid-19, ekonomi syariah tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Hery menilai dalam kondisi perlambatan perekonomian ini, ekonomi syariah menjadi sumber pertumbuhan baru.

Bahkan bisa membantu dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. "Artinya ekonomi syariah ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru dan membantu dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional," kata dia.

Dalam prinsip kemanfaatan yang berkelanjutan dan berkeadilan, ekonomi syariah menjadi jawabannya. Apalagi di Indonesia butuh nafas baru dalam menggerakkan roda perekonomian.

"Dalam kondisi seperti ini ekonomi syariah hadir dan dibutuhkan," kata dia.

Dia melanjutkan, di zaman yang cepat dan dinamis ini, sistem ekonomi global butuh alternatif ekonomi yang stabil. Harus tetap memberikan keuntungan dan ketenangan bagi para pihak yang terlibat.

Anisyah Al Faqir

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi memberikan tugas khusus untuk Wapres Ma’ruf Amin berupa pengembangan SDM dan perekonomian syariah.

2 dari 2 halaman

Wapres Ma'ruf Amin: Pendidikan Ekonomi Syariah RI Harus Diperbaiki

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyadari, pemerintah masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah.

Menurut laporan Islamic Finance Development Indicator tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai negara terbanyak dalam penyelenggara pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Namun demikian, tidak diikuti dengan kualitas yang memadai.

"Kualitas pendidikan program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperbaiki," kata dia dalam sambutanya di acara Sharia Business & Academic Sinergy, yang digelar virtual, Selasa (29/12/2020).

Dia menyebut dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil program studi yang terakreditasi dan banyak yang sama sekali belum terakreditasi.

Dari yang sudah terakreditasi berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, baru 10 program studi Ekonomi Syariah yang berakreditasi A. Sedangkan yang berakreditasi B baru sejumlah 99 program studi dan sisanya berakreditasi C berjumlah 98 program studi.

Selain itu, jumlah lembaga sertifikasi dan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi pun masih sangat sedikit. Berdasarkan data dari lembaga sertifikasi profesi bidang ekonomi syariah di Indonesia, jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi baru sebanyak 231 orang berdasarkan data dari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah 2018.

Dari sisi proporsi lulusan program ekonomi dan keuangan Syariah, saat ini baru sekitar 10 persen SDM yang memiliki pendidikan ekonomi syariah yang bekerja di industri perbankan syariah. Sisanya adalah SDM dengan pendidikan ekonomi konvensional yang menerima pelatihan terkait perbankan syariah.

Sementara itu, dari berbagai pendapat pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa mereka yang lulus dari pendidikan tinggi dengan prodi ekonomi dan keuangan syariah, kebanyakan tidak siap pakai karena tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Atau dalam Bahasa yang lebih popular tidak terjadi link and match yang kuat antara perguruan tinggi dan indutri.

"Dari segi peningkatan kualitas kompetensi keahlian profesi, jumlah lembaga sertifikasi profesi ekonomi dan keuangan syariah juga belu memadai dari sisi kebutuhannya. Walaupun sudah tersedia beberapa Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun belum dapat mengejar perkembangan kompetensi keahlian profesi yang dibutuhkan," bebernya.

Untuk itu, Wapres Ma'rud berharap besar kepada IAEI melalui forum Sharia Business and Academy Synergy (SBAS) dapat merumuskan berbagai saran dan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kualitas pendidikan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui jalur pendidikan tinggi maupun melalui jalur keahlian profesi.

"Karena forum SBAS ini merupakan forum komunikasi antara pelaku ekonomi dan keuangan syariah dengan dunia akademis, satu hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan adalah bagaimana kita menyelaraskan dan mengembangkan kurikulum program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi," jelas dia.