Sri Mulyani Blak-blakan soal Pendirian SWF, Ternyata Ini Tujuannya

Bendahara Negara itu menambahkan, LPI besutan pemerintah memiliki karakteristik dan keunggulan. Salah satunya adalah FPI akan fokus pada capital maximization. Kemudian tata kelolanya mengikuti praktik bisnis internasional.

"Tujuan ekonominya seimbang dengan manfaat komersial jadi ada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan manfaat komersialnya," kata dia.

Di samping itu, LPI memiliki landasan hukum yang kuat untuk memberikan kepastian, memiliki fleksibilitas dalam melakukan investasi, serta adanya support yang kuat dari negara.

"Makanya dia dalam bentuk soverign wealth fund, mampu meng-caprure eptatit dari investor, sehingga kita bisa memaksimalkan investor yang ingin berinvestasi ke Indonesia, dan memiliki independensi kuat serta manajemen yang profesional," jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan, tujuan sekaligus target dari LPI adalah bagaimana mengoptimalkan milai investasi pemerintah pusat, meningkatkan direct investment dan sekaligus mendorong perbaikan iklim investasi di Tanah Air.

Sedangkan LPI sendiri diberi kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi seperti yang ada di dalam Undang-Undang. Maka tujuannya adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

"Sedangkan tugas dan fungsinya adalah berfungsi mengelola investasi dan LPI bertugas merencanakan menyelenggarakan mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi investasinya," sebut dia.

Adapun wewenang yang akan diberikan LPI adalah melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan asing, dan akses melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dalam perwalian atau dalam hal ini trust fund, aset, menentukan calon mitra investasi, dan memberikan serta menerima pinjaman.

"Dalam menjalankan kewenangan tersebut dapat melakukan kerja sama dengan mitra investasi manajer investasi BUMN badan atau lembaga pemerintah dan entitas di dalam maupun di luar negeri," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com