Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dipotong Rp 6,33 triliun pada 2021.
Hal itu berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Kementan diminta melakukan penghematan belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 sebanyak Rp 6,33 triliun, sehingga total anggaran yang semula sebesar Rp 21,84 triliun berubah menjadi Rp 15,51 triliun.
Baca Juga
“Semua Kementerian ditarik atau dipotong untuk kepentingan penanganan covid-19 diatas 20 sampai 30 persen sesuai dengan jumlah besaran dari Pagu anggaran yang dimiliki masing-masing Kementerian,” jelasnya dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (25/1/2021).
Advertisement
Kendati begitu Kementerian Pertanian akan mendapatkan perhatian secara khusus oleh Presiden dan juga Menteri Keuangan untuk kemungkinan anggaran bisa dikembalikan lagi kepada Kementan.
Adapun berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada triwulan III-2020 sektor pertanian masih tumbuh 2,15 persen. Kemudian Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat sejak Juni 2020 sebesar 99,63 persen menjadi 103,25 persen pada Desember 2020. Itulah alasan anggaran Kementerian Pertanian bisa dipangkas hingga Rp 6,33 triliun.
Pada tahun 2020 anggaran Kementerian Pertanian juga dipotong sebesar Rp 7 triliun untuk penanganan pandemi covid-19.
Namun demikian, pada 2020 sektor pertanian mampu memberikan kontribusi besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Jadi (tahun 2020) Kementerian Pertanian tumbuh 16,24 persen untuk triwulan II, kemudian Infokom 3,44 persen. Cuman 2 Kementerian yang tumbuh positif selebihnya yang lain minus, itulah kurang lebih kita dihadapi di tengah-tengah covid-19,” kata.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
3 Jurus Andalan Mentan Tekan Impor Kedelai di 2021
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyebutkan 3 strategi untuk mengurangi kedelai impor dengan melakukan tindak lanjut mencari solusi penyediaan dan stabilisasi harga kedelai tahun 2021.
"(Strategi pertama) agenda SOS selama 100 hari ke depan di antaranya memperlancar pasokan ke perajin tahu tempe pasar, stabilisasi harga, meningkatkan produksi pertanian, menyiapkan CPCL, serta membentuk gugus tugas lintas kementerian/lembaga," kata Mentan dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (25/1/2021).
Agenda SOS 100 hari dilakukan pada Januari-Maret 2021. Kemudian strategi kedua, agenda temporary selama 200 hari, dengan menyiapkan areal tanam seluas 325.000 hektare (ha), penyediaan pendanaan, pengendalian hama, dan penyiapan penanaman musim gadu.
"Ketiga, agenda permanen mengusulkan kedelai menjadi bagian dari 12 pangan strategis, memaksimalkan pasokan kedelai lokal, hilirisasi produk kedelai dan bentuk-bentuk lainnya," ujarnya.
Adapun Mentan telah melaporkan 3 agenda strategi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengusulkan keringanan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan kedelai tahun 2021.
"3 Agenda program tersebut sudah dilaporkan ke Bapak Presiden Jokowi pada 5 Januari 2021 sesuai surat Menteri Pertanian Nomor 01/KN.120/M/1/2021. Selain itu ke Kemenko Perekonomian juga sudah melalui surat nomor 04/SR.210/M/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 untuk mengusulkan keringanan suku bunga KUR untuk pengembangan kedelai 2021," pungkasnya.
Advertisement