Pemerintah Bakal Kucurkan Insentif untuk Usaha Prioritas

Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap jumpa pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7/2020). Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyiapkan rencana investasi atau positive list yang terdapat bidang yang dapat tax holiday.

Oleh karena itu, pemerintah siapkan rancangan peraturan presiden mengenai daftar prioritas investasi yang menjadi aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Terdapat kurang lebih 246 bidang usaha prioritas yang akan diberikan insentif fiskal dan non-fiskal ( Tax Holiday dan Tax Allowances). Kemudian, 90 bidang usaha dialokasikan atau dimitrakan dengan koperasi dan UMKM, dan 46 bidang usaha dengan persyaratan.

"Selain itu, lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka dengan semacam rule of thumb bahwa investasi di bawah Rp 10 miliar itu adalah dikhususkan untuk UMKM, sedangkan untuk modal asing ataupun modal besar itu di atas Rp 10 miliar,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Selasa (26/1/2021).

Di sisi lain, untuk mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri, Pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA). Pemerintah juga sudah memasukan nama-nama yang akan menjadi dewan pengawas.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menjelaskan rencana vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah akan melakukan vaksinasi secara bertahap mulai tahun 2021. Simak selengkapnya dalam wawancara berikut.

2 dari 2 halaman

Perluasan Akses Dunia Usaha

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/1/2021). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Perluasan akses pasar bagi dunia usaha juga ditempuh pemerintah melalui perjanjian kerja sama internasional. Salah satunya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah ditandatangani.

“RCEP merupakan blok perekonomian terbesar di dunia dengan market USD 186 billion. Dari RCEP ini diharapkan hampir seluruhnya menjadi mitra dagang Indonesia yang tentu sangat strategis,” pungkas Menko Airlangga.