Securities Crowdfunding Jadi Harapan Baru UKM untuk Dapat Modal

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis POJK 57/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi (POJK 57 Securities Crowdfunding atau SCF) pada Desember 2020. Peraturan OJK ini hadir sebagai alternatif bagi pelaku usaha pemula (start-up company) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mencari pendanaan bagi usahanya.

Regulasi ini menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Peraturan ini diperluas mencakup efek bersifat utang atau sukuk.

"Ini merupakan peraturan terusan atau pengganti dari POJK 37 itu. Kalau Equity hanya atur mengenai penawaran saham bersifat ekuitas, yang baru ini diperluas sehingga mencakup efek bersifat utang dan sukuk. Jadi lebih luas cakupannya," kata Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK, Ona Retnesti Swaminingrum, dalam konferensi pers virtual pada Rabu (27/1/2021).

Selain itu, POJK baru ini juga mengatur tentang kesempatan yang diberikan untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Layanan urun dana ini, kata Ona, menjadi salah satu media untuk bisa membantu UMKM terutama di tengah pandemi Covid-19. Selain itu juga sekaligus sebagai bentuk mendukung peran pemerintah dalam pemerataan ekonomi nasional.

"Usaha-usaha kecil itu butuh pendanaan. Sementara pemodal yang bingung investasi dimana bisa lewat sini. Ini menjadi opsi lain di luar reksa dana, emiten dan lainnya," jelas Ona.

Ona menjelaskan SCF ini bukan layanan pinjaman online seperti peer-to-peer lending. Dalam SCF ini ada tiga pihak yang terlibat yaitu penyelenggara yang memiliki izin dari OJK, penerbit selaku pemilik usaha, dan pemodal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: