Tarif Angkutan Petikemas Domestik Lebih Stabil Meski Terbebani Pandemi

Pendapat senada diungkapkan Pengamat Maritim dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) Saut Gurning. Dia mengatakan, dalam sebulan terakhir sejak awal Desember 2020 hingga Januari 2021, freight kontainer ke luar negeri melonjak tajam, khususnya rute intra Asia.

Bahkan, kenaikan freight rate tertinggi hingga 25 kali lipat dibandingkan sebelumnya, terjadi pada rute ekspor tujuan pelabuhan Shanghai, Shenzen dan Xiamen Tiongkok.

Namun, berbeda dengan kondisi freight rate ke luar negeri, tarif angkutan kontainer di rute domestik relatif tidak mengalami gejolak yang luar biasa. Tarif angkutan ke berbagai pelabuhan tujuan di dalam negeri, bahkan sempat memgalami penurunan akibat berkurangnya aktivitas ekonomi di awal pademi Covid-19 tahun lalu.

Tapi, sejalan dengan menggeliatnya ekonomi domestik, biaya angkutan petikemas ke berbagai pulau di dalam negeri mulai pulih.

"Biaya angkutan peti kemas pelayaran domestik relatif stabil selama pandemi ini. Hal ini memberikan efek positif bagi ekonomi di daerah, mengingat lonjakan freight rate ke luar negeri sangat membebani ekonomi Indonesia," papar Saut.

Ibrahim menambahkan, stabilitas tarif angkutan di rute domestik, tak lepas dari adanya penerapan azas cabotage. Kebijakan ini berperan penting dalam menjaga lalu lintas pelayaran di dalam negeri. Karena, dengan hanya melibatkan kapal-kapal berbendera Indonesia dengan awak kapal warga negara Indonesia (WNI), aktivitas pelayaran cenderung stabil selama masa pandemi.

Berbeda halnya jika pelayaran asing bisa masuk ke berbagai pelabuhan di daerah. Kenaikan freight rate yang gila-gilaan bisa saja terjadi di angkutan domestik, karena kapal-kapal asing tidak banyak yang berlayar. "Makanya penting sekali bagi Indonesia untuk memperkuat pelayaran domestik," tegas Ibrahim.

Ia juga menilai, azas cabotage sangat berkontribusi dalam menjaga daya saing industri pelayaran dan maritim Nusantara. "Kebijakan ini mampu menjaga kemandirian industri domestik. Jangan sampai pihak asing mengendalikan bisnis pelayaran nasional," katanya.

Sebelumnya, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020, pemerintah tetap mempertahankan azas cabotage.

Ketentuan ini sebelumnya telah ada di UU Pelayaran nomor 17 tahun 2008. Penerapan azas cabotage ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung penguatan industri pelayaran nasional dan menjaga kedaulatan negara.