PLN Normalkan 10 Gardu Listrik di Wilayah Terisolir Terdampak Gempa Sulbar

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penyelesaian dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat bisa selesai dalam enam bulan. Khususnya terkait rekonstruksi perumahan.

"Proses pendataan dan administrasi kami targetkan selesai hingga Februari 2021. Mudah-mudahan dari Februari sampai Juli 2021 sudah tidak ada lagi pengungsian," kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai kepada wartawan di Mamuju, Selasa 26 Januari 20, dikutip dari Antara.

Jokowi Ia berharap, proses pendataan dan verifikasi terhadap rumah warga yang rusak akibat gempa, baik di Kabupaten Mamuju maupun di Kabupaten Majene, dapat segera selesai hingga Februari 2021.

"Berdasarkan kesepakatan, batas akhir pendataan rumah warga yang rusak, baik rusak ringan, sedang hingga berat sampai hari ini. Tetapi, sambil proses pendataan, kami terus memasukkan data warga yang sudah masuk dan tentu kami akan menunggu hingga semuanya rampung," tuturnya.

Rifai mengatakan, BNPB masih menunggu dan berharap pada Februari 2021, semuanya sudah rampung, sehingga warga korban gempa akan segera meninggalkan tempat pengungsian dan mereka akan menghuni kembali rumah yang rusak ringan dan rusak sedang.

"Bantuan dana itu langsung kami serahkan 100 persen," kata Rifai.

Sementara itu, untuk warga yang rumahnya rusak berat, tambahnya, disejajarkan dengan rumah yang rusak ringan dan sedang.

"Pada prinsipnya, rumah rusak berat sejajar dengan rusak ringan dan sedang. Tapi, rusak berat ini tentu menggunakan fasilitas membangun kembali, sehingga prosesnya agak lebih lama. Tawaran saya, sama pengalaman kami seperti di beberapa daerah pascagempa seperti NTB dan Palu Sulteng, kita menggunakan rumah instan," papar Rifai. 

Rifai mengatakan telah menyurat ke beberapa vendor yang memiliki pengalaman untuk melakukan pembangunan rumah terdampak gempa tersebut.

"Kita sudah menyurati beberapa vendor yang sudah punya akses untuk penyelenggaraan seperti ini. Rumah instan ini lebih mudah, lebih cepat dan lebih aman. Prinsipnya, rumah instan itu terbangun lebih baik dan lebih aman, di mana nanti semua spek teknisnya sudah SNI ditambah lagi rekomendasi rumah tahan gempa," tutur Rifai.

Rumah instan tersebut, lanjutnya, bukan berdasarkan pilihan BNPB.

"Tetapi, BNPB berpengalaman memberikan informasi bahwa instan ini ada beberapa jenis. Di antaranya sistem Domus dari Tata Logam, Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dari PUPR serta Risba (rumah instan baja) dari Universitas Gajah Mada. Kami hanya mengenalkan dan ini bukan paten," kata dia.